SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Jabanusa memastikan survei seismik 3D oleh Kangean Energy Indonesia (KEI) di wilayah Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, akan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan melibatkan masyarakat setempat.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan menjelaskan, survei seismik merupakan bagian dari tahapan eksplorasi migas untuk memperoleh data lapisan batuan di bawah permukaan bumi. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan kontraktor kerja sama (KKKS) dalam menentukan potensi sumber daya energi di suatu wilayah.
“Survei seismik ini sebenarnya kebutuhan negara, karena kita memerlukan data lapisan batuan untuk mendukung kegiatan eksplorasi migas,” terang Anggono, di Surabaya, Senin, 27 Oktober 2025.
Menurutnya, kegiatan eksplorasi masih bersifat berisiko bagi pihak kontraktor. “Kalau tidak ditemukan cadangan migas, ya berarti non cost recovery. Tapi bagi negara, data yang diperoleh tetap penting untuk pengembangan energi ke depan,” katanya.
Ia menambahkan, SKK Migas Jabanusa mengapresiasi langkah KEI yang berkomitmen melaksanakan survei seismik 3D tersebut. Sebab, pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan investasi besar dan melalui proses perizinan yang ketat.
“Sebelum kegiatan dimulai, seluruh izin diverifikasi oleh SKK Migas, termasuk aspek lingkungan dan sosial,” ujarnya.
Menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak mengenai potensi dampak terhadap ekosistem laut, SKK Migas Jabanusa memastikan penggunaan teknologi modern yang lebih ramah lingkungan.
“Teknologi yang digunakan adalah teknologi nirkabel, tidak memakai semacam kabel panjang (streamer) seperti metode dulu kala, oleh karena itu dampak lingkungan sangat minimal, tidak sampai merusak terumbu karang,” jelasnya.
Selain meminimalkan dampak lingkungan, kegiatan ini juga akan melibatkan masyarakat setempat. “Kami dorong agar pelaksanaannya melibatkan warga lokal untuk membantu di lapangan. Ini bentuk manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.
Lebih jauh, SKK Migas Jabanusa menegaskan bahwa keuntungan jangka panjang dari kegiatan eksplorasi ini akan dirasakan masyarakat melalui dana bagi hasil migas (DBH) yang disalurkan ke pemerintah daerah.
“DBH migas sudah menjadi bagian dari kontribusi ke APBD Kabupaten Sumenep. Selain itu, ada juga program pengembangan masyarakat atau PPM yang kami arahkan untuk daerah terdampak operasi,” lanjutnya.
Selama ini, lanjut Anggono, program pengembangan masyarakat telah berfokus di sekitar Pulau Pagerungan karena merupakan wilayah operasi KEI.
“Ini mungkin yang menyebabkan masyarakat Kangean merasa belum merasakan dampaknya secara langsung. Namun ke depan, seiring survei dilakukan di wilayah Kangean, program sosial juga akan diarahkan ke sana,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan survei seismik akan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten, kecamatan, dan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda).
“Sosialisasi dengan berbagai pihak menjadi kewajiban sebelum kegiatan dimulai, agar seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat memahami bagaimana kegiatan seismik dilakukan, sekaligus memaparkan tujuan dan manfaat survei ini,” ungkapnya.
Survei seismik 3D di perairan Kangean belakangan menarik perhatian publik dan aktivis lingkungan di Sumenep. Sejumlah pihak meminta transparansi proses dan memastikan kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerusakan ekosistem laut serta memperhatikan kepentingan masyarakat kepulauan.
“Kami selalu terbuka bagi siapa pun, baik tokoh masyarakat maupun mahasiswa, yang ingin melakukan audiensi terkait rencana survei ini,” jelasnya.
