SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, melalui Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Ghufron Munif, mengaku belum pernah melaksanakan kegiatan redistribusi tanah obyek reforma agraria (TORA) kepada masyarakat.
“Semenjak saya bertugas disini (BPN Sumenep) atau sebelumnya, kami tidak pernah melaksanakan kegiatan redistribusi tanah (tanah obyek reforma agraria),” terang Ghufron Munif di Sumenep, (11/8/23).
Ghufron menjelaskan, di samping redistribusi tanah, reforma agraria juga berkaitan dengan kegiatan legalisasi aset dan perhutanan sosial. Menurutnya, pihak BPN telah melaksanakan kegiatan legalisasi aset sejak tahun 2017.
BPN Dukung Raperda Reforma Agraria Usulan Komisi l DPRD Sumenep. (foto/ist)
“Sejak (tahun) 2017 hingga 2023, kami telah melaksanakan kegiatan legalisasi aset (tanah) masyarakat dengan memberikan kemudahan berupa pembebasan biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan),” jelas Ghufron.
Menurut Ghufron, sedangkan untuk perhutanan sosial itu memang banyak kawasan hutan di wilayah Kabupaten Sumenep, namun hingga saat ini belum ada pemberitahuan atau kerjasama dari Perhutani.
“Memang ada (banyak) kawasan-kawasan perhutanan di Sumenep ini, namun belum ada semacam pemberitahuan atau kerjasama dari Perhutani untuk melaksanakan perhutanan sosial dengan cara dibagi kepada masyarakat, baik dalam bentuk TORA maupun sewa atau lainnya,” terang Ghufron.
Karena itu BPN Sumenep, menurut Ghufron mendukung Raperda Reforma Agraria dan menunggu hasil dari pembahasannya.
“Kami mendukung dan menunggu hasil (pembahasannya). Agar hasilnya baik memang harus saling mendukung antara kami (BPN), Pemkab Sumenep, DPRD dan masyarakat,” jelas Ghufron.
Diketahui, Raperda tentang Reforma Agraria merupakan usulan Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep. Raperda Reforma Agraria ini digagas sejak tahun 2022.
Dalam perjalannya, pembahasan Raperda ini telah melalui berbagai tahap, mulai dari FGD bersama penyusun naskah akademik (NA) dari Universitas Brawijaya, hingga diskusi publik dengan sejumlah tokoh dan aktivis agraria di Sumenep.
Ditargetkan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Reforma Agraria untuk ditetapkan menjadi Perda pada tahun 2023 ini. (*ji/ily)
