SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep kembali menggelar Rapat Paripurna. Kali ini, rapat yang berlangsung di graha Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), di Graha Paripurna DPRD setempat, Kamis (16/03/2023).
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi dalam menanggapi saran, imbauan, harapan dan masukan dari sejumlah fraksi di DPRD, yakni fraksi PKB, PPP, PDI-P, PAN, Partai Gerindra dan Fraksi Partai Nasdem Hanura Sejahtera, terhadap penyusunan 3 Raperda, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep berkomitmen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan maksimal kepada masyarakat.
Ketua DPRD Sumenep H. Abdul Hamid Ali Munir saat Memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas PU Fraksi Fraksi 3 Raperda 2023. (foto/ist)
“Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah daerah diharapkan bisa menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien berdasarkan kewenangan pemerintah daerah serta berusaha mendorong kemudahan berusaha iklim investasi yang kondusif dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas untuk masyarakat,” ujar Bupati.
Bupati menegaskan evaluasi kelembagaan adalah sebagai upaya menata efektivitas dan optimalisasi proses birokrasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi. “Pembagian tugas dan fungsi yang tepat diharapkan agar pemerintah dapat dijalankan berdasarkan tanggung jawab dan fungsinya secara efektif dan sinergi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Bupati menyebut, pemecahan badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah salah satu pertimbangannya adalah menekankan pada optimalisasi potensi pendapatan dan penataan efisiensi belanja mulai dari proses perencanaan dan perhitungan proyeksi anggaran yang tepat dan sesuai dengan potensi daerah.
“Selanjutnya terkait pengeluaran air limbah memerlukan kepastian hukum kejelasan tugas dan wewenang pemerintah daerah serta hak dan kewajiban masyarakat atau pelaku usaha diatur dalam sebuah regulasi sehingga pengelolaan air daerah dapat dikelola secara profesional efektif dan efisien,” sebutnya.
Sebab, ungkap Bupati, pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air sarana dan prasarana tersebut salah satunya disediakan untuk sumber air limbah dari rumah tangga hasil pengelolaan air limbah dari sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air harus memenuhi baku mutu air limbah dan alokasi beban pencemaran air.
“Pemerintah daerah memerlukan peraturan sebagai basis regulasi dalam menyelesaikan persoalan air limbah domestik daerah,” tandasnya.
Sekedar informasi, Rapat Paripurna DPRD Sumenep yang di pimpin langsung Ketua DPRD Sumenep, H. Abdul Hamid Ali Munir, SH, juga dihadiri para Pimpinan dan anggota DPRD Sumenep, Anggota Forpimda, Sekdakab Sumenep, Kepala OPD, Camat, BUMD, Tokoh Masyarakat, LSM dan Pers. (ji/ils/red)
