SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Di tengah peringatan Hari Pahlawan yang seharusnya menjadi ruang refleksi atas perjuangan tulus para tokoh bangsa, DPC GMNI Sumenep menyatakan penolakan keras terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Bagi GMNI, ini bukan sekadar keputusan keliru, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap sejarah dan luka kolektif bangsa.
Ketua DPC GMNI Sumenep, Roni Ardiyanto, menegaskan bahwa Soeharto bukan representasi kepahlawanan, melainkan simbol rezim otoriter yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat, pembungkaman demokrasi, dan perampasan hak-hak rakyat.
“Memberi gelar pahlawan kepada Soeharto sama saja dengan menghapus jejak darah, air mata, dan penderitaan jutaan rakyat yang menjadi korban Orde Baru,” tegasnya. Senin (10/11/2025).
Sejarah Tak Boleh Dimanipulasi
GMNI Sumenep menilai bahwa gelar Pahlawan Nasional harus diberikan kepada mereka yang konsisten membela kepentingan rakyat, bukan kepada tokoh yang kekuasaannya dibangun di atas represi, korupsi, dan ketimpangan struktural. Pemberian gelar kepada Soeharto berpotensi mengaburkan sejarah dan mengkhianati perjuangan para korban yang hingga kini belum mendapatkan keadilan.
“Ini bukan soal masa lalu semata. Ini soal keberanian kita sebagai bangsa untuk jujur pada sejarah dan berpihak pada kebenaran,” lanjut Roni.
Hari Pahlawan Bukan Panggung Glorifikasi Kekuasaan
Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi semangat Marhaenisme dan keberpihakan pada rakyat tertindas, GMNI Sumenep menyerukan kepada pemerintah dan seluruh elemen bangsa untuk tidak tunduk pada narasi rekonsiliasi palsu yang menutupi kejahatan masa lalu. Hari Pahlawan harus menjadi momen untuk meneguhkan keberpihakan pada rakyat, bukan panggung glorifikasi kekuasaan.
Seruan Perlawanan
DPC GMNI Sumenep berkomitmen untuk terus mengawal isu ini dan mengajak seluruh organisasi progresif serta masyarakat sipil untuk bersatu menolak pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik, tetapi bentuk tanggung jawab moral terhadap sejarah dan masa depan bangsa.
