SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Gubernur Khofifah Indar Parawansa meradang disebut tak becus mengelola pelabuhan Masalembu yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dibiarkan rusak tanpa perbaikan yang mengancam nyawa.
Hal itu ditunjukkan oleh Gubernur Khofifah saat merespon berita yang tayang di Jurnalis Indonesia dengan judul “Pemprov Jatim Tak Becus Kelola Pelabuhan Masalembu dengan Dibiarkan Rusak, Masyarakat Desak Dikembalikan ke UPP” yang dikirimkan melalui perpesan WhatsApp, Jumat (27/3/2026).
“Anda nggak lihat ya mudik dan balik gratis Jangkar Raas dan Jangkar Sepudi. Ada baiknya anda membaca, melihat, upaya Pemprov untuk membantu masyarakat kepulauan,” tulis Gubernur Khofifah via perpesan WhatsApp kepada Jurnalis Indonesia.
Namun saat disinggung ihwal kondisi pelabuhan Masalembu yang dikelola oleh Pemprov Jatim yang hingga kini tidak terurus dibiarkan rusak parah mengancam keselamatan, Gubernur Khofifah justru kembali memilih diam tutup mulut enggan memberikan tanggapan.
Kondisi inilah yang memicu desakan agar segera melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan pelabuhan di wilayah kepulauan Masalembu itu. Selain itu, menyangkut kenyamanan, aspek keselamatan menjadi perhatian utama masyarakat yang setiap hari bergantung pada akses transportasi laut.
Masyarakat Kepulauan Masalembu menyuarakan keinginan agar pengelolaan Pelabuhan Masalembu dikembalikan kepada pihak Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) setempat. Hal ini menyusul kondisi pelabuhan Masalembu yang semakin tidak terurus sejak berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga kini.
Saat ini diketahui, sepanjang jalan Pelabuhan Masalembu yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibiarkan rusak parah mengancam keselamatan masyarakat setempat. Jalan pelabuhan berlubang, penuh genangan air ketika hujan ditambah lampu penerangan minim saat malam hari.
Saat ini, kondisi jalan Pelabuhan Masalembu sangat tidak aman dilewati dan sudah banyak memakan korban pengguna sepeda motor yang terjatuh. Beruntung saja masih belum memakan korban jiwa.
“Jika tidak segera ditangani, kondisi Pelabuhan Masalembu dikhawatirkan akan terus memburuk dan berpotensi menimbulkan korban jiwa. Untuk itu jika terus dibiarkan tidak diurus oleh Pemprov Jatim, alangkah baiknya pengelolaan Pelabuhan Masalembu dikembalikan saja ke yang awal dikelola oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor UPP Kelas III Masalembu,” desak warga Masalembu, Hasan.
Apalagi Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor UPP Kelas III Masalembu sudah membuktikan kinerjanya dalam pengelolaan pelabuhan seperti yang di Keramaian.
“Coba lihat dan bandingkan, pelabuhan Keramaian yang dikelola langsung oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor UPP Kelas III Masalembu sangat terawat dan bagus. Sementara pelabuhan Masalembu yang dikelola oleh Pemprov Jatim malah sebaliknya hancur dibiarkan membahayakan hingga saat ini,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, masyarakat berharap pengelolaan pelabuhan Masalembu dapat dikembalikan kepada Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, khususnya Kantor UPP Kelas III Masalembu yang dinilai mampu mengelola pelabuhan dengan baik dan responsif terhadap keluhan. (ily)
