SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (DJBAK) RI berkunjung ke Kabupaten Sumenep, dalam rangka peninjauan lapangan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kelautan 2023.
Tim itu untuk memastikan kelayakan inovasi Surat Keterangan Peredaran Hasil Perikanan (SKPHP) yang dilaksanakan pemerintah daerah, sehingga dinobatkan sebagai salah satu penerima Satyalancana Wira Karya.
Kemendagri Kunjungi Sumenep untuk Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya. (foto/ist)
“SKPHP untuk memberikan kemudahan pelayanan yang cepat dan murah bagi masyarakat nelayan yang berada jauh di kepulauan, sehingga transaksi perdagangan hasil tangkapan ikannya tidak harus menunggu proses dan waktu lama, serta biaya transportasi yang cukup mahal,” terang Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo di sela-sela Presentasi dan Peninjauan lapangan, di Pusat Call Center 112 dan Sikapal Diskominfo Kabupaten Sumenep, Kamis (14/9/2023).
Indikator bahwa program inovasi itu berhasil, di antaranya jika pengiriman hasil perikanan lebih lancar, data produksi perikanan yang dikirim keluar daerah lebih terpantau dan valid, lebih transparan dan akuntabel sehingga aman dari pungli, serta meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat khususnya di wilayah kepulauan.
“Melalui aplikasi itu menciptakan kemudahan bagi pelaku usaha perikanan dalam pengurusan surat secara cepat dan tidak dibatasi hari libur, yang ujung-ujungnya pengiriman perikanan semakin lancar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ungkap Bupati Cak Fauzi yang familiar disapa.
Tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada kepala daerah yang berperan di bidang pemerintahan dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kelautan.
Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk pengembangan dan pembangunan kelautan selain aplikasi SKPHP, juga ada inovasi lain yang mendukung, yakni Sikapal sebagai sistem keamanan pelayaran untuk memantau perjalanan kapal atau perahu antar pulau.
“Termasuk juga program untuk peningkatan produksi garam rakyat, yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat petambak garam berupa sarpras, antara lain geomembran atau geoisolator, revitalisasi gudang penyimpanan garam rakyat, normalisasi saluran air dan pembangunan jalan produksi,” papar Bupati Cak Fauzi. (*ji/ily)
