SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep asal Pulau tunjukkan sinergitas dengan bersama-sama mendatangi kantor PLN UP3 Madura di Pamekasan, Rabu (4/6/2025).
Adalah Hosnan Abrori, Ahmad Juhairi, Dul Siam. Lalu ikut juga perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Sumenep yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Anwar Yusuf Sahroni, Kepala Bagian Hukum Setdakab Sumenep Hizbul Wathan serta perwakilan dari PLN setempat.
Hosnan mengatakan, kedatangannya ke Kantor PT PLN Persero UP3 Madura di Kabupaten Pamekasan untuk memastikan agar persoalan listrik di kepulauan Sumenep tidak diabaikan.
Karena baginya, keberadaan listrik di kepulauan Sumenep adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi,” ujar Hosnan.
Menurutnya, kebutuhan listrik di Pulau Sapudi saat ini mencapai 2.600 kilowatt peak (KWP), namun daya yang tersedia baru sekitar 2.200 KWP.
“Dari lima mesin yang tersedia, dua di antaranya dalam kondisi tidak berfungsi,” ungkap Hosnan.
Menanggapi hal tersebut, pihak PLN menyampaikan bahwa satu unit mesin baru dengan kapasitas 460 KWP akan segera dikirim.
Dengan tambahan mesin ini, Hosnan berharap pasokan listrik di Pulau Sapudi bisa kembali normal pada akhir bulan.
“Kami akan terus mengawasi proses ini dan mendesak PLN agar pemenuhan kebutuhan listrik di kepulauan dapat segera terealisasi,” tegas Hosnan.
Sementara itu, di Pulau Raas, kebutuhan listrik tercatat sekitar 662 KWP, sedangkan daya yang tersedia telah mencapai 1.160 KWP. Di wilayah ini terdapat lima mesin aktif, dua di antaranya berfungsi sebagai cadangan.
“Dari sisi kapasitas, Raas sudah mencukupi. Namun jika masih ada dusun atau desa, khususnya di wilayah daratan Raas, yang belum teraliri listrik, kami minta segera ada koordinasi untuk pemasangan jaringan,” harap Hosnan.
Hosnan juga menyoroti kondisi kelistrikan di Masalembu. Menurutnya, jika tidak ada kendala, pasokan listrik di wilayah tersebut ditargetkan menyala pada 2026.
“Untuk Masalembu, PLTD akan disiapkan oleh SKK Migas, sementara jaringan listrik ditangani PLN. Kendala utama saat ini adalah proses pembebasan lahan,” jelas Hosnan.
Hosnan menegaskan, bersama legislator Pulau lainnya berkomitmen untuk terus mengawal persoalan kelistrikan di wilayah kepulauan Sumenep.
Sebab baginya kesetaraan dalam layanan publik antara wilayah daratan dan kepulauan adalah prinsip dasar yang harus diwujudkan oleh pemerintah.
