PAMEKASAN (JURNALIS INDONESIA) – Besarnya kontribusi Madura terhadap penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau dinilai belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani tembakau dan pelaku industri rokok lokal. Persoalan tersebut kembali mencuat dalam Seminar dan Musyawarah Daerah (Musda) Forum Lembaga Legislasi Mahasiswa Indonesia (FL2MI) Koordinator Daerah Madura yang digelar di Aula Laboratorium Universitas Madura, Jumat (10/7/2026).
Owner CV Ayunda Permata Sejahtera, H. Bambang Budianto, menilai pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih adil terhadap daerah penghasil tembakau, terutama Madura, melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa penerimaan negara dari cukai hasil tembakau mencapai sekitar Rp72 triliun setiap tahun. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh alokasi DBHCHT sekitar Rp3,57 triliun pada 2025. Meski demikian, ia menilai manfaat dana tersebut belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat Madura.
Menurutnya, Madura selama ini menjadi salah satu daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap sektor pertembakauan nasional. Namun, kondisi ekonomi petani tembakau dan pengusaha rokok lokal dinilai masih jauh dari harapan.
“Kontribusi Madura terhadap sektor tembakau sangat besar, tetapi kesejahteraan petani maupun pelaku usaha rokok lokal belum menunjukkan peningkatan yang sepadan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti berbagai persoalan yang masih dihadapi petani, mulai dari tingginya biaya produksi hingga harga jual hasil panen yang kerap tidak memberikan kepastian.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Petani telah berkontribusi besar bagi penerimaan negara, namun mereka masih harus menghadapi biaya produksi yang tinggi dan fluktuasi harga yang tidak menentu,” katanya.
Ia lantas mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan yang lebih berpihak kepada petani tembakau dan industri rokok lokal. Menurutnya, sektor pertembakauan seharusnya tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat Madura.
Ia menambahkan, ketidakpastian harga saat musim panen masih menjadi persoalan yang terus berulang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang memberikan kepastian usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku industri rokok lokal.
Di akhir penyampaiannya, pihaknya juga berharap pemanfaatan DBHCHT dapat dilakukan secara lebih merata dan tepat sasaran, sehingga masyarakat di daerah penghasil tembakau benar-benar merasakan manfaatnya. Menurutnya, dukungan yang lebih besar terhadap petani dan industri rokok lokal akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat perekonomian Madura sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tidak ada Respon