SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, melaksanakan rapat paripurna penyampaian nota penjelasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep tahun anggaran (TA) 2023 yang berlangsung di gedung dewan setempat, Kamis (14/3/2024).
Laporan LKPJ Bupati disampaikan oleh Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah. Wabup menyampaikan LKPJ merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana Peraturan Mendagri RI nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP nomor 13 tahun 2019.
Struktur APBD Kabupaten Sumenep tahun 2023 disampaikan, terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp2.585.188.972.667,12, yang meliputi dari PAD sebesar Rp298.570.634.143,12, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp2.272.552.604.425, dan realisasi lain-lain sebesar Rp14.065.734.099.
“Dari gambaran tersebut, artinya bahwa ada kenaikan dari target yang telah ditetapkan,” terang Wabup Dewi Khalifah.
Sementara dilanjutkan, belanja daerah tahun 2023 terealisasi sebesar Rp2.597.264.241.457.00 target Rp2.892.381,009.858,00. Rinciannya, realisasi belanja operasi sebesar Rp1.781.509.676.442. realisasi belanja modal Rp237.156.786.533, belanja tidak terduga sebesar Rp1.417.263.048, realisasi belanja transfer Rp577.189.515.434, serta realisasi pembiayaan daerah Rp423.617.282.585,41.
“Misi yang dilakukan oleh Pemkab Sumenep adalah membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir,” jelas Wabup Sumenep.
Wabup menjelaskan, misi tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pembangunan antara kepulauan dan daratan Sumenep yang berimbang.
“Karena yang demikian itu akan memperkuat lingkungan hidup yang berimbang antara daratan dan kepulauan,” terang Dewi Khalifah.
