SURABAYA (JURNALIS INDONESIA) – Gerakan Arek Suroboyo untuk Keadilan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Polda Jawa Timur, Jumat (7/2/2025), menuntut penegakan hukum yang adil dan transparan di Indonesia. Para demonstran menyuarakan kekecewaan mereka terhadap pemerintahan eks Presiden Joko Widodo yang dianggap gagal mewujudkan gagasan Nawacita untuk menghadirkan pemerintahan yang bebas korupsi.
Para demonstran menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia saat ini terkesan menjadi alat politik kekuasaan, terutama dalam hal pembungkaman kritik sipil dan media massa. Mereka juga menyoroti bahwa keamanan dan perlindungan bagi masyarakat menjadi semu dengan sikap represif aparat penegak hukum terhadap warga yang berbeda sikap dengan pemerintah. Kasus-kasus lama, seperti pelanggaran berat HAM masa lalu, yang seharusnya diselesaikan, justru terus dihadapkan pada ketidakpastian.
Salah satu juru bicara Gerakan Arek Suroboyo untuk Keadilan Yusak, menyatakan, Joko Widodo sebagai eks Presiden RI lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang ternyata juga gagal diwujudkan karena masalah hukum tidak terpenuhi terlebih dahulu.
“Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diutamakan hanya menguntungkan investor, tetapi mengabaikan kepentingan publik dan keadilan yang lebih luas,” kata Yusak.
Para demonstran juga mengecam pembangunan infrastruktur yang sering kali mengabaikan aspirasi masyarakat dan kebijakan insentif yang terus digelontorkan untuk mendukung investor, sementara masyarakat adat dan lokal cenderung terpinggirkan. Konflik agraria yang terus meletus di berbagai daerah, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN), Rempang, dan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), juga menjadi sorotan utama.
Gerakan Arek Suroboyo untuk Keadilan menuntut institusi Kepolisian Republik Indonesia untuk menjadi profesional, mandiri, dan berintegritas serta berani mengambil peran sebagai pelindung dan pengayom rakyat yang tidak berpihak pada siapa pun selain hukum, kebenaran, dan keadilan.
“Kami juga mengusulkan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas berbagai kasus selama pemerintahan Joko Widodo, terutama yang diduga ada keterkaitan dengan Joko Widodo atau kroni-kroninya,” lanjutnya.
Adapun para demonstran, pertama, usut tuntas berbagai kasus KKN yang diduga melibatkan Jokowi dan keluarga, di antaranya kasus BPMKS, Korupsi BMW, Korupsi Trans Jakarta, Korupsi dana KONI, Korupsi DJKA, Blok Medan, kasus pengurangan denda PT SM, Jet Pribadi untuk liburan, dan Pagar Laut.
Kedua, usut tuntas kebijakan yang merugikan rakyat, termasuk kasus Pagar Laut di Banten, Bekasi, Sidoarjo, dan daerah lainnya, serta kebijakan anti rakyat yang menelan korban jiwa secara tidak langsung seperti kelangkaan Gas LPG 3 kg.
Ketiga, meminta Polri untuk kembali menjadi Polisi Rakyat yang independen dan berpegang teguh pada konstitusi sebagai pelindung dan pengayom yang tidak berpihak pada siapa pun selain hukum, kebenaran, dan keadilan.
“Aksi demonstrasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki kondisi penegakan hukum di Indonesia dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum,” jelasnya. (red)
