SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Suasana Hari Raya Idulfitri di Jawa Timur diwarnai kontras yang mencolok. Di satu sisi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama wakilnya Emil Elestianto Dardak menggelar kegiatan seremonial yang diklaim sebagai bentuk silaturahmi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Namun di sisi lain, masyarakat di Kepulauan Masalembu, Kabupaten Sumenep, justru dihadapkan pada kondisi infrastruktur yang memprihatinkan, khususnya akses jalan pelabuhan yang rusak parah.
Di Grahadi, momen Lebaran dimanfaatkan sebagai ajang mempererat hubungan antarpejabat dan masyarakat melalui open house yang diklaim untuk membangun kedekatan emosional antara pemerintah dan masyarakat. Sejumlah tamu undangan dari berbagai kalangan tampak hadir.
Namun berbanding terbalik dengan suasana tersebut, warga Masalembu mengeluhkan kondisi pelabuhan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertahun-tahun dibiarkan rusak parah mengancam nyawa keselamatan masyarakat apalagi di momen arus balik mudik lebaran.
Pelabuhan Masalembu yang menjadi akses utama mobilitas orang dan distribusi barang itu dibiarkan rusak parah, berlubang, dan tidak layak dilewati namun tetap dibiarkan membahayakan.
“Gubernur Jatim seakan menunjukkan kalau tidak peduli terhadap masyarakat Pulau Masalembu. Buktinya, hingga saat ini Pelabuhan Masalembu yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim itu meskipun keberadaannya mengancam keselamatan tidak ditanggapi dicarikan solusi untuk diperbaiki,” kata Hasan, warga Masalembu, Minggu (22/3/2026).
Pelabuhan Masalembu sendiri merupakan jalur vital yang menghubungkan pulau dengan wilayah luar. Kerusakan akses jalan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, distribusi logistik, hingga keselamatan masyarakat.
Warga Masalembu berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menjadi kewenangan pelabuhan di wilayahnya segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut. Mereka menilai, perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan pelabuhan seharusnya menjadi prioritas, terlebih di wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada akses transportasi laut.
“Kami tidak menolak perayaan, tapi kami juga butuh perhatian nyata. Jalan pelabuhan Masalembu ini urat nadi kami,” tambahnya.
Hingga kini, masyarakat Masalembu masih menanti langkah konkret untuk perbaikan akses jalan pelabuhan demi menjamin keselamatan dan kelancaran aktivitas sehari-hari.
Sementara Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak kompak memilih diam dikonfirmasi terkait kondisi jalan Pelabuhan Masalembu yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang rusak parah mengancam nyawa warga setempat itu.
