SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono, ikut memilih tutup mulut atas kerusakan Pelabuhan Masalembu yang dikelola Pemprov Jatim yang mengancam nyawa yang seakan hanya dijadikan ladang cuan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rabu (1/4/2026).
Kendati dihubungi berulang, Kepala Dinas Perhubungan Jatim, Ir. Nyono, S.T., M.T., IPU, enggan merespon konfirmasi Jurnalis Indonesia. Bahkan dikonfirmasi via perpesanan WhatsApp, Nyono, tetap memilih diam tidak menanggapi.
Mirisnya, sikap diam Kepala Dinas Perhubungan Jatim, Nyono, juga diikuti oleh pimpinan diatasnya yakni Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.
Gubernur Jatim Khofifah dan Wagub Emil juga kompak memilih tutup mulut enggan menanggapi keluhan masyarakat kepulauan atas kerusakan Pelabuhan Masalembu yang mengancam nyawa selama bertahun-tahun.
Semenjak dikelola oleh Pemprov Jatim, pelabuhan Masalembu seakan hanya dijadikan ladang cuan sumber PAD. Melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang kini dipimpin Ir. Nyono, S.T., M.T., IPU, setiap calon penumpang yang hendak berangkat dikenakan biaya pass orang sebesar Rp2000 (dua ribu rupiah).
Sementara bertahun-tahun, semenjak Pelabuhan Masalembu dikelola oleh Pemprov Jatim hingga kini dibiarkan rusak parah dan mengancam keselamatan masyarakat pengguna jasa. Kondisi jalan Pelabuhan Masalembu kini memprihatinkan, penuh lubang di sepanjang jalan dan menjadi genangan air ketika hujan. Ditambah di sepanjang jalan Pelabuhan Masalembu minim lampu penerangan jika malam hari.
Masyarakat setempat menilai, pelabuhan Masalembu semenjak dikelola oleh Pemprov Jatim tidak terurus dan memprihatinkan tidak layak dilewati serta sangat membahayakan yang berpotensi memakan korban jiwa.
“Kemana larinya uang yang ditarik itu, sudah berapa tahun jalan Pelabuhan Masalembu yang dikelola Pemprov Jatim itu dibiarkan tidak terurus tanpa perbaikan,” kata warga Masalembu, Hasan.
Warga Masalembu pun mendesak, jika Pelabuhan Masalembu yang dikelola Pemprov Jatim itu tidak segera diperbaiki dan seakan hanya dijadikan ladang cuan sumber PAD alangkah baiknya pengelolaanya dikembalikan pada yang awal, dikelola oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor UPP setempat.
“Jika Pemprov Jatim tidak becus mengelola Pelabuhan Masalembu, alangkah baiknya diserahkan kembali ke Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor UPP setempat,” desak warga Masalembu.
Apalagi kata warga Masalembu, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor UPP Masalembu sudah terbukti mengelola Pelabuhan Keramaian dengan baik dan lebih responsif terhadap keluhan masyarakat.
“Bisa dilihat sendiri Pelabuhan Keramain yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor UPP Masalembu sangat memuaskan, jalannya mulus dan lampu penerangan terang. Kalau Pemprov Jatim punya urat malu, sudah seharusnya dan alangkah baiknya pengelolaan Pelabuhan Masalembu itu diserahkan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor UPP setempat,” ungkap warga Masalembu. (ily)
