SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Abdul Hamid Ali Munir warning pemerintah kabupaten (pemkab) setempat untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2024 harus mengutamakan skala prioritas, Senin (4/3/2024).
Abdul Hamid Ali Munir mengatakan, proyek pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan skala prioritas sebab anggaran yang dimiliki Pemkab Sumenep terbatas.
Sehingga benar-benar harus menfilter proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumenep yang direalisasikan di tahun ini yang menjadi skala prioritas.
”Mana yang paling prioritas, maka itu harus didahulukan. Tapi, pengerjaannya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” imbau Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir dilansir Jurnalis Indonesia, (4/3).
Sementara menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Sumenep Eri Susanto menerangkan, untuk tahun 2024 ini Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui OPD yang dipimpinnya mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 66,9 miliar.
“Rinciannya, untuk pembangunan jalan Rp48 miliar serta air bersih dan sanitasi Rp14 miliar. Sedangkan untuk DAK irigasi sekitar Rp 4,9 miliar,” terangnya.
Diterangkan, kegiatan DAK penyediaan air bersih dan sanitasi paling banyak berada di daratan. Sebab, yang paling membutuhkan memang wilayah daratan.
”Kalau DAK irigasi di kepulauan hanya ada satu kegiatan. Kalau tidak keliru, nominal anggarannya sebesar Rp600 juta,” paparnya.
Lalu untuk pelebaran jalan yakni jalan Saronggi–Lenteng dengan anggaran Rp17.364.186.000 serta pelebaran jalan pertigaan Pasar Ganding–Lenteng Barat Rp19.864.900.000.
Kemudian untuk wilayah kepulauan, hanya terdapat satu kegiatan yaitu berada di akses menuju Pelabuhan Batu Guluk, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, dengan anggaran sebesar Rp11 miliar.
