Ketua Pemuda Muhammadiyah Nilai Gubernur Jatim Alergi Kritik: Kerusakan Pelabuhan Masalembu Itu Fakta Tidak Bisa Dipoles Pencitraan

SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Gubernur Khofifah Indar Parawansa dinilai alergi terhadap kritik atas kerusakan Pelabuhan Masalembu yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang hingga kini dibiarkan rusak parah mengancam keselamatan masyarakat di wilayah kepulauan itu.

Hal itu sebagaimana dilontarkan kepada media yang intens mengawal memberitakan kondisi akses jalan pelabuhan Masalembu yang rusak parah tak kunjung diperbaiki selama bertahun-tahun.

Melalui perpesanan WhatsApp, Gubernur Khofifah melontarkan pernyataan yang seakan menunjukkan ketidaksenangan ketika dikonfirmasi dan dibagikan pemberitaan mengenai ketidakbecusan Pemprov Jatim dalam mengelola Pelabuhan Masalembu yang didesak dikembalikan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor UPP setempat.

Pernyataan Gubernur Khofifah itu dengan meminta kepada Jurnalis Indonesia dengan membaca, melihat upaya Pemprov untuk membatu masyarakat kepulauan melalui mudik dan balik gratis Jangkar Raas dan Jangkar Sepudi.

“Harusnya yang membaca dan melihat itu Gubernur, kerusakan akses jalan Pelabuhan Masalembu itu fakta. Jadi tidak bisa dipoles kalau akses jalan pelabuhan Masalembu yang dikelola oleh Pemprov Jatim itu bagus, sesuai selera Gubernur Jatim yang seakan nampak haus terhadap pencitraan dan pujian,” kata Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumenep Moh. Andriansyah kepada Jurnalis Indonesia, Sabtu (28/3/2026).

Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumenep Moh. Andriansyah juga mendukung suara masyarakat setempat agar pelabuhan Masalembu itu dikembalikan dikelola oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor UPP setempat.

“Jika memang Pemprov Jatim tidak peduli terhadap kerusakan jalan Pelabuhan Masalembu alangkah baiknya memang pengelolaanya dikembalikan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor UPP setempat,” ujarnya.

Apalagi, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor UPP Kelas III Masalembu sudah terbukti mengelola Pelabuhan Keramaian dengan baik dan responsif terhadap keluhan masyarakat setempat.

Sementara hingga kini, Gubernur Khofifah masih memilih diam, seolah tutup mata terhadap kerusakan akses jalan Pelabuhan Masalembu yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim kendati menjadi keluhan masyarakat setempat selama bertahun-tahun. (ily)