MADURA (JURNALIS INDONESIA) – Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin dari Fraksi PDI Perjuangan melontarkan kritik tajam terhadap pola operasi penindakan rokok ilegal di Madura yang dinilai tidak tepat sasaran. Kritik tersebut disampaikan dalam Forum Pelaksana FP3TI yang digelar di Surabaya, Selasa (9/12/2025).
Zainal menilai, langkah penindakan yang dilakukan aparat, khususnya Bea Cukai, selama ini justru lebih banyak menyasar pengusaha kecil dan industri rumahan yang menjadi penopang ekonomi masyarakat Madura.
Menurutnya, pendekatan represif tanpa solusi konkret hanya akan mempersempit ruang hidup pelaku usaha kecil.
“Saya anggota DPRD tiga periode. Konstituen saya pemain rokok. Ketika ditangkap, mereka larinya ke saya,” ujar Zainal di hadapan peserta forum.
Pernyataan tersebut memicu respons kuat dan diskusi serius dari para peserta. Ia menegaskan bahwa pola penindakan saat ini tidak menyentuh akar persoalan utama peredaran rokok ilegal.
Alih-alih membenahi sistem dan regulasi, kebijakan yang diterapkan justru menempatkan Madura sebagai wilayah yang paling terdampak sepanjang tahun 2025.
“Madura ini justru jadi korban penindakan Bea Cukai. Bahkan polisi ikut-ikut melakukan penangkapan. Ini sudah tidak masuk akal,” tegasnya, yang membuat suasana forum berlangsung tegang dan penuh perhatian.
Lebih lanjut, Zainal menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan antar aparat yang dinilai memperburuk situasi. Ketidaksinkronan kebijakan dan penegakan hukum tersebut, menurutnya, membuat pelaku industri kecil kehilangan perlindungan dan kepastian hukum.
“Ketika kewenangan tidak jelas dan pendekatan hanya penindakan, yang tertekan selalu masyarakat kecil. Mereka tidak diberi ruang solusi, tidak diberi pembinaan,” ungkapnya.
Zainal pun mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penindakan rokok ilegal, termasuk regulasi yang berlaku. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang adil, proporsional, serta berpihak pada keberlangsungan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan aspek hukum dan penerimaan negara.
Forum FP3TI sendiri menghadirkan perwakilan pemerintah, pelaku industri, serta para pemangku kebijakan untuk membahas dinamika regulasi rokok dan dampaknya terhadap ekonomi daerah. Kritik Zainal menjadi salah satu sorotan utama dalam forum tersebut, khususnya terkait perlunya pendekatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi daerah penghasil rokok seperti Madura.
Terpisah, aktivis pemerhati rokok ilegal di Madura, Ahmadi, turut menyoroti pola penindakan rokok ilegal yang dinilai timpang. Ia menilai, penegakan hukum selama ini cenderung keras ke bawah namun lemah ke atas.
“Yang sering jadi sasaran justru pelaku kecil dan industri rumahan. Padahal di sisi lain, bandar besar rokok ilegal seolah dibiarkan merajalela tanpa sentuhan hukum yang jelas,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menciptakan ketidakadilan dalam penegakan hukum dan memperlebar jarak kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Ia menekankan bahwa pemberantasan rokok ilegal seharusnya menyasar aktor utama dan jaringan distribusi besar, bukan hanya pelaku di level bawah.
“Kalau penindakan hanya menyentuh pemain kecil, maka persoalan rokok ilegal tidak akan pernah selesai. Yang dibutuhkan adalah keberanian menindak bandar besar sekaligus memberikan pembinaan dan solusi bagi pelaku usaha kecil,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan evaluasi serius agar penegakan aturan cukai benar-benar menghadirkan keadilan, melindungi ekonomi rakyat, serta tidak mematikan sumber penghidupan masyarakat kecil di daerah. (ily/red)
