GRESIK (JURNALIS INDONESIA) – Petronas Carigali kembali dinilai tidak transparan terhadap nelayan. Saat ratusan nelayan bersama aktivis menggelar aksi di kawasan Maspion, Surabaya, perusahaan migas asal Malaysia itu sama sekali tidak berani menemui massa. Gresik, Selasa (19-08-2025).
Pihak pengelola kawasan Maspion menyebut, absennya Petronas bukan disebabkan alasan teknis, melainkan akibat intervensi langsung dari SKK Migas Jabanusa yang melarang Petronas berdialog dengan nelayan.
Para nelayan sempat bertahan dan menolak membubarkan diri karena merasa ditelantarkan oleh perusahaan migas asal Malaysia itu. Mereka menuntut agar Petronas menjelaskan secara terbuka soal aliran ganti rugi rumpon nelayan senilai Rp21 miliar yang hingga kini tidak jelas juntrungannya.
Koordinator aksi, Faris Reza Malik, dengan lantang mengecam sikap tutup mulut tersebut.
“Kami tidak akan bubar jika Petronas tidak menemui kami. Tolong aparat jangan hanya jadi tameng perusahaan. Komunikasikan kami dengan Petronas. Jangan sampai APH diadu domba dengan massa aksi,” teriaknya.
Tak lama, pihak General Affair Maspion, Nur Rifai, keluar menemui massa. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan manajemen Petronas. Dari informasi yang disampaikan, Petronas secara resmi mengaku tidak berani menemui massa karena dicegah oleh SKK Migas Jabanusa.
“Kemarin saya sudah komunikasi dengan Petronas. Pak Veldi menyampaikan bahwa Petronas dilarang menemui massa aksi oleh SKK Migas,” ujar Nur Rifai.
Pernyataan tersebut bahkan dituangkan secara tertulis oleh pihak Maspion: Petronas tidak bisa menemui nelayan karena ada larangan dari SKK Migas.
Situasi itu menimbulkan kecurigaan besar di kalangan nelayan dan aktivis. Mereka menilai SKK Migas tidak hanya melindungi kepentingan Petronas, tetapi juga ikut menghalangi ruang dialog yang seharusnya terbuka.
Hanafi, salah satu pimpinan aksi, menegaskan bahwa masalah ini tidak boleh berhenti di Maspion.
“Besok kita akan demo ke SKK Migas Jabanusa. Kami ingin tahu kenapa lembaga negara yang seharusnya mengawasi malah mengintervensi. Jangan-jangan SKK Migas ini bermain mata dengan perusahaan. Kalau benar begitu, berarti SKK Migas lebih berpihak pada korporasi ketimbang rakyat,” tegasnya. (sid)
