SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Roadmap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep di Ruang Rapat Potre Koneng, Rabu (12/8/2026). FGD menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep merumuskan arah pembangunan ekonomi yang lebih terarah, terukur, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan, roadmap yang disusun tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif. Menurutnya, dokumen tersebut harus menjadi pijakan bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah.
“Pembangunan ekonomi tidak hanya berbicara tentang seberapa besar pertumbuhan ekonomi. Yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan itu mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, menekan kemiskinan, memperkuat daya saing, serta memberikan manfaat secara lebih merata,” papar Arif.
Ia menegaskan, Sumenep memiliki beragam potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Di antaranya pertanian, perikanan, peternakan, garam, perkebunan, pariwisata bahari dan budaya, ekonomi kreatif, UMKM, perdagangan, jasa, hingga sektor minyak dan gas bumi.
Namun, karakteristik Sumenep sebagai daerah kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, diperlukan pemetaan secara komprehensif untuk menentukan sektor yang benar-benar memiliki kapasitas menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita tidak ingin lagi hanya berbicara mengenai potensi. Kita harus bergerak dari potential-based planning menjadi action-oriented planning,” tegasnya.
Arif menyampaikan, penetapan sektor unggulan harus didasarkan pada data dan kajian yang objektif. Sejumlah sektor yang dinilai perlu mendapat perhatian antara lain pertanian dan hilirisasinya, perikanan dan industri pengolahan, garam, pariwisata, UMKM dan industri kreatif, perdagangan dan jasa, serta investasi dan industri.
Ia juga membuka kemungkinan adanya strategi pengembangan ekonomi melalui kombinasi beberapa sektor yang saling berkaitan dalam satu rantai nilai.
Dalam penyusunan roadmap, setidaknya terdapat lima aspek yang menjadi perhatian Bappeda.
Pertama, menentukan sektor prioritas sekaligus economic driver Kabupaten Sumenep. Pemerintah daerah dinilai perlu menetapkan sektor yang benar-benar strategis sehingga kebijakan dan anggaran dapat diarahkan secara lebih fokus.
Kedua, memperkuat hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk daerah. Komoditas lokal diharapkan tidak berhenti pada penjualan bahan mentah, tetapi dapat diolah sehingga nilai ekonominya lebih banyak dinikmati di daerah.
Ketiga, mendorong investasi secara lebih konkret. Roadmap nantinya diharapkan mampu memetakan kebutuhan investasi, sektor dan wilayah potensial, kesiapan pemerintah, hambatan yang perlu diselesaikan, serta dukungan pembiayaan.
Keempat, memperkuat UMKM dan pelaku usaha lokal. Pengembangan UMKM tidak cukup dilakukan melalui pelatihan, tetapi juga harus menyentuh aspek pembiayaan, teknologi, digitalisasi, kualitas produk, sertifikasi, kemasan, pemasaran, hingga keterhubungan dengan rantai pasok yang lebih luas.
Kelima, menetapkan target dan pembagian peran secara jelas. Setiap program harus memiliki penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, target, kebutuhan anggaran, serta indikator keberhasilan yang terukur.
Selain menyusun program jangka menengah dan panjang, Bappeda juga mendorong adanya program quick wins yang dapat memberikan manfaat dalam waktu relatif singkat.
Arif menilai, masyarakat perlu merasakan dampak nyata dari kebijakan pembangunan, khususnya dalam peningkatan aktivitas ekonomi, investasi, lapangan kerja, dan pendapatan. Karena itu, program jangka pendek harus berjalan beriringan dengan agenda transformasi ekonomi jangka panjang.
Dalam proses penyusunan roadmap, Bappeda melibatkan Universitas 45 Surabaya sebagai penyedia jasa konsultansi. Arif berharap masukan akademisi dapat memperkuat kajian dengan pendekatan yang objektif, berbasis data, sekaligus mudah diterapkan.
“Kami tidak membutuhkan roadmap yang terlalu teoritis dan sulit diterapkan. Yang dibutuhkan adalah roadmap yang tajam, realistis, terukur, memiliki prioritas dan target, jelas perangkat daerah penanggung jawabnya, jelas kebutuhan pendanaannya, serta dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah,” jelasnya.
Arif menambahkan, percepatan ekonomi tidak dapat dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah (OPD). Dibutuhkan keterlibatan berbagai sektor dan pemangku kepentingan.
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran dalam penguatan UMKM, industri, dan perdagangan. Sementara Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan menangani pengembangan sektor-sektor unggulan.
DPMPTSP berkaitan dengan investasi dan kemudahan berusaha, sedangkan Dinas Tenaga Kerja berperan dalam peningkatan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja.
Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi bagian dari tugas Disbudporapar. Sementara itu, perangkat daerah yang menangani infrastruktur berperan dalam memperkuat konektivitas dan kawasan ekonomi. Transformasi digital juga membutuhkan dukungan Diskominfo, sedangkan perbankan berperan dalam akses pembiayaan dan BPS dalam penyediaan data statistik.
Dalam konteks tersebut, Bappeda berfungsi mengintegrasikan berbagai peran tersebut agar berjalan dalam satu arah pembangunan ekonomi daerah.
Ia berharap FGD tidak hanya menjadi forum pemaparan materi, tetapi menjadi ruang bersama untuk bertukar data, mengevaluasi program, mengidentifikasi kendala, menginventarisasi regulasi yang menjadi hambatan, menggali potensi yang belum dikembangkan, menyelaraskan program antarlembaga, hingga merumuskan peluang investasi yang konkret.
“Keberhasilan percepatan ekonomi Kabupaten Sumenep tidak ditentukan oleh satu OPD, tetapi oleh sinergi seluruh kekuatan yang kita miliki, yakni pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan,” pungkas Arif.
Melalui penyusunan Roadmap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Kabupaten Sumenep diharapkan memiliki arah pembangunan yang lebih jelas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, inklusif, dan berdaya saing, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tidak ada Respon