SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Pelaksanaan Reses III Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Ahmad Juhairi, di Kecamatan Masalembu yang berlangsung pada 30 Juni hingga 7 Juli 2026 menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah.
Dalam agenda serap aspirasi tersebut, warga menyampaikan sejumlah tuntutan yang mencerminkan kebutuhan mendasar masyarakat kepulauan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga penguatan keamanan dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan.
Salah satu aspirasi utama adalah desakan agar pemerintah mempercepat pembangunan jaringan listrik negara oleh PT PLN di Pulau Masalembu. Kehadiran listrik yang memadai dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan.
Selain itu, masyarakat juga meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki fasilitas pelabuhan di Kecamatan Masalembu. Pelabuhan yang layak dinilai sangat penting sebagai penunjang mobilitas warga, distribusi barang, serta kelancaran aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Di bidang infrastruktur, warga berharap pemerintah mengalokasikan anggaran yang lebih maksimal bagi pembangunan di Masalembu. Mereka juga meminta status jalan poros kabupaten di wilayah timur Pulau Masalembu yang melintasi Kampung Mandar dan Labusadak dikembalikan sebagai jalan kabupaten agar mendapat perhatian dalam program pemeliharaan dan pembangunan.
Aspirasi lain yang mengemuka berkaitan dengan sektor pertanian. Masyarakat meminta Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep mengambil langkah tegas untuk menjaga stabilitas harga pupuk bersubsidi serta menindak oknum kios yang menjual pupuk di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam sektor keamanan, warga mendorong percepatan pembangunan pos keamanan laut yang melibatkan unsur kepolisian maupun TNI Angkatan Laut. Keberadaan pos tersebut diharapkan mampu menekan praktik penggunaan alat tangkap ikan yang merusak ekosistem laut sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan di wilayah Masalembu.
Persoalan peredaran narkoba juga menjadi perhatian serius masyarakat. Warga meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep berperan aktif bersama aparat penegak hukum dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kecamatan Masalembu yang dinilai semakin mengkhawatirkan dan mengancam masa depan generasi muda.
Tak kalah penting, masyarakat menuntut adanya transparansi penggunaan anggaran negara mulai dari tingkat pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa. Menurut mereka, keterbukaan pengelolaan anggaran merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ahmad Juhairi menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Kabupaten Sumenep untuk diperjuangkan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Ia juga mengingatkan bahwa reses bukan sekadar agenda formal anggota dewan, melainkan forum yang memiliki makna penting dalam memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya.
“Reses sesungguhnya merupakan kegiatan yang sangat penting dan sakral. Selain menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, reses juga menjadi ruang untuk memberikan kritik, masukan, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja wakil rakyat selama ini,” terang Ahmad Juhairi.
Pihaknya berharap komunikasi antara masyarakat dan DPRD terus terjalin dengan baik sehingga setiap persoalan yang dihadapi warga dapat diperjuangkan secara maksimal dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Sumenep.
Tidak ada Respon