SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, asal pulau, Syamsul Bahri, mengatakan bakal memanggil Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) dan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Sumenep untuk dimntai klarifikasi ihwal polemik atlet pebulutangkis, Noval Saputra, asal Kepulauan Kangean yang tidak dipanggil dalam ajang Porprov Jatim 2025.
Syamsul Bahri menyebut telah meminta kepada Ketua Komisi segera memanggil pihak Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) dan PBSI untuk dimntai klarifikasi.
“Kita akan segera melalukan pemanggilan terhadap Disbudporapar dan PBSI untuk meminta klarifikasi terkait persoalan yang saat ini ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Sebab ini penting kita lakukan untuk mengetahu seperti apa duduk persoalan yang sebenarnya” terangnya, Jumat (13/6/2025).
Menurutnya, jika persoalan ini memang ada kesalahan dari Dinas dan Cabor dalam hal ini PBSI, maka keduanya harus bertanggungjawab atas apa yang telah ditimbulkan di tengah masyarakat, khususnya kepada atlet yang seharusnya berkesempatan untuk dikirim ke pentas Porprov 2025.
“Nanti, kan masih baru akan kita panggil, jadi masih belum kita ketahui apa permasalahan yang terjadi di tubuh PBSI dan juga Disbudporapar hingga tidak memberikan kesempatan terhadap atlet bulutangkis asal kepulauan Kangean yang dia juga seorang juara tingkat Kabupaten,” ujarnya.
Ketika nanti sudah dilakukan klarifikasi lanjut anggota DPRD Sumenep Dapil 8 dari Kecamatan Sapeken itu, dan ditemukan memang ada pelanggaran atau kelalaian, maka tentu harus ada langkah penyelesaian yang baik, sehingga polemik ini tidak terus ramai di tengah masyarakat.
“Kalau memang nanti ditemukan kelalaian atau kesalahan yang memang ada kesengajaan, baik secara administrasi maupun lainmya, ya harus bisa dipertanggungjawabkan. Agar persoalan seperti ini tidak lagi terulang di masa yang akan datang,” ungkapnya.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep itu juga meminta kepada PBSI dan Disbudporapar Sumenep agar bekerja lebih profesional lagi, agar tidak lagi menimbulan persoalan di tengah masyarakat.
“Harus lebih profesional dalam mengambil keputusan, sehingga apa yang terjadi hari ini tidak lagi terulang di kemudian hari. Jadi Disbudporapar dan PBSI termasuk Cabor lainnya jangan sampai ada keberpihakan kepada atlet lain, sementara yang sudah jelas berprestasi tidak diperhatikan,” pintanya.
