SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sumenep memberikan sejumlah rekomendasi terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2025. Meski berbagai indikator menunjukkan perkembangan yang cukup baik, pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan, masih menjadi perhatian utama.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumenep pada agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025, Kamis (30/4/2026), di kantor dewan setempat.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Sumenep, H. Hosnan Abrori, menyampaikan bahwa LKPJ merupakan bagian penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah karena menjadi tolok ukur transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.
Menurutnya, laporan tersebut mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah menjalankan program dan kebijakan yang telah direncanakan selama satu tahun anggaran.
Dalam pembahasannya, Pansus mencatat bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep telah melaksanakan sejumlah langkah strategis sepanjang 2025. Program yang dijalankan meliputi penguatan sektor ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.
Namun, DPRD menilai hasil pembangunan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat, terutama warga di kawasan kepulauan yang memiliki tantangan geografis berbeda dibanding wilayah daratan.
“Selain itu, dari sisi pengelolaan keuangan daerah, upaya peningkatan pendapatan daerah sudah berjalan cukup baik. Meski demikian, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih perlu dioptimalkan agar mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah,” terangnya.
Di bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, sejumlah perbaikan juga disebut terus dilakukan. Akan tetapi, Pansus menilai masih terdapat organisasi perangkat daerah yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat.
Secara umum, DPRD memandang pelaksanaan pemerintahan daerah selama Tahun Anggaran 2025 berada pada jalur yang positif. Meski demikian, berbagai catatan yang diberikan diharapkan menjadi bahan evaluasi guna mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di masa mendatang.
“Capaian indikator makro daerah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Namun pemerataan pembangunan tetap harus menjadi perhatian bersama, khususnya bagi wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik tersendiri,” jelas Ketua Pansus LKPJ DPRD Sumenep, H. Hosnan Abrori.
