SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Program inovasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), yakni Sistem Informasi Keselamatan Pelayaran (SiKapal), masuk Top Inovasi Pelayanan Publik (IPP) Terpuji, dalam rangka Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), di lingkungan pemerintah daerah 2023.
SiKapal termasuk salah satu dari Top 45 Inovasi Pelayanan Publik, setelah melalui berbagai tahapan yang dilakukan tim KIPP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI, di antara tahap proposal, presentasi, wawancara serta tahap verifikasi dan observasi lapangan.
Program SiKapal milik Pemerintah Kabupaten Sumenep masuk dalam 45 Top Inovasi Pelayanan Publik 2023, bersama dengan 23 Pemerintah Kabupaten lainnya di Indonesia.
Bupati Sumenep H. Achmad Fauzi Wongsojudo mengungkapkan, sejatinya, program SiKapal bukan menargetkan untuk mendapatkan penghargaan, melainkan sebagai ikhtiar kepemimpinannya, untuk memberikan perlindungan kepada nelayan saat berlayar.
“Program SiKapal diharapkan, mampu memberikan pertolongan secepatnya dengan menemukan titik kordinat (lokasi) atau perahu kapal yang mengalami kecelakaan laut, sehingga meminimalisir adanya korban jiwa,” ungkap Bupati H. Achmad Fauzi Wongsojudo.
Menurut Bupati H. Fauzi Wongsojudo, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terus melakukan pengembangan program SiKapal.
“Seperti alat pendeteksi atau Automation Identification System (AIS) yang terpasang di atau kapal kapal,” jelas Bupati Sumenep H. Achmad Fauzi Wongsojudo.
Kepala Diskominfo Kabupaten Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya mengaku, saat ini, alat deteksi atau AIS yang terpasang di perahu berjumlah 20 buah, namun 1 peralatan perahu telah hilang ketika salah satu perahu atau kapal mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu.
Menurut Ferdian, yang jelas imbauan untuk menambah alat pendeteksi itu, bekerja sama dengan pemerintahan desa supaya mengalokasikan dana, untuk membelinya melalui Dana Desa (DD), sehingga masyarakat yang memiliki perahu atau kapal di setiap desa memiliki peralatan itu.
“Kami berkoordinasi dengan instansi terkait, agar kepala desa yang warganya memiliki perahu atau kapal untuk membeli AIS, karena Diskominfo anggarannya terbatas untuk pengadaan AIS,” harapnya. (*ji/ily)
