SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Program Makan Gizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan publik. Program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto dengan semangat menekan angka stunting dan meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah itu, kini justru diduga dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk menghasilkan keuntungan pribadi.
Berdasarkan yang dihimpun, terdapat indikasi permainan licik antara pihak koordinator wilayah (korwil) dan mitra pelaksana dalam proses pengadaan dan pembelanjaan bahan baku makanan. Dugaan praktik curang tersebut dinilai mencederai amanat Presiden yang menekankan transparansi, kejujuran, dan dedikasi dalam pelaksanaan program strategis nasional ini.
“Ini bukan lagi soal teknis distribusi atau kualitas makanan. Ini soal moralitas pelaksana di lapangan yang bermain di balik nama program Presiden,” ujar salah satu sumber terpercaya yang meminta identitasnya dirahasiakan, Selasa (7/10/2025).
Sumber tersebut menyebutkan bahwa permainan itu diduga terjadi pada mekanisme pembelian bahan baku, seperti beras, telur, daging, dan sayur. Para pihak yang seharusnya bekerja sama demi efektivitas program, justru diduga melakukan mark up harga dan mengatur suplai bahan dari vendor tertentu yang terafiliasi dengan mereka sendiri.
Indikasi Manipulasi dan Keuntungan Pribadi
Dugaan praktik licik ini kian menguat karena sejumlah penyedia bahan lokal di beberapa kecamatan mengaku tidak pernah dilibatkan. Padahal, dalam pedoman pelaksanaan program MBG, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menggunakan produk lokal untuk memberdayakan petani, nelayan, dan pelaku UMKM setempat.
Namun kenyataannya, beberapa sekolah dan pihak desa mengaku menerima bahan makanan yang tidak segar dan diduga berasal dari luar daerah. Harga bahan pokok juga dinilai tidak sepadan dengan kualitasnya.
“Telur datang dari luar kabupaten, padahal di sini banyak peternak lokal. Anehnya, harga pembeliannya juga lebih rendah dari harga pasar, dari situlah mereka ambil keuntungan,” ungkap salah satu sumber.
Temuan ini semakin memperkuat kecurigaan bahwa ada permainan harga dan pengendalian pasokan oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan program Presiden untuk kepentingan pribadi.
Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa Program Makan Gizi Gratis adalah misi kemanusiaan dan kebangsaan, bukan proyek politik atau ekonomi. Beliau bahkan mengingatkan agar seluruh pelaksana di daerah menjalankan program ini secara jujur, efisien, dan penuh tanggung jawab. Namun, dugaan permainan di Sumenep justru mencerminkan pengkhianatan terhadap amanah Presiden.
Sebab, ketika tujuan utamanya adalah memastikan anak-anak Indonesia makan makanan bergizi, oknum pelaksana di lapangan justru sibuk memutar untung dari anggaran rakyat.
“Kalau benar korwil dan mitra bermain di pembelanjaan bahan, berarti ini bentuk pengkhianatan terhadap Prabowo,” tegas salah satu tokoh masyarakat.
Minim Pengawasan, Potensi Korupsi Mengintai
Fakta di lapangan menunjukkan minimnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Padahal, pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan sesuai sasaran.
Lemahnya pengawasan ini diduga ada pembiaran agar dugaan permainan harga tidak terendus aparat. Indikasi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa potensi korupsi di balik program Makan Gizi Gratis sangat besar, terutama karena dana yang digelontorkan pemerintah pusat mencapai triliunan rupiah secara nasional.
“Kalau pengawasnya diam, bisa saja ada bagi hasil di balik meja. Karena ini program besar, uangnya pun besar,” kata seorang aktivis di Sumenep.
Harapan Masyarakat dan Seruan Transparansi
Masyarakat berharap Presiden Prabowo maupun Kementerian Sosial dan Inspektorat Jenderal segera turun tangan melakukan audit terhadap pelaksanaan program ini di Kabupaten Sumenep. Jika benar terdapat praktik manipulasi harga dan penyalahgunaan kewenangan, publik menuntut agar pelaku segera diproses hukum tanpa pandang bulu.
“Kami ingin program ini berjalan sebagaimana niat baik Presiden, bukan jadi ladang bancakan segelintir orang,” tambah aktivis Sumenep.
Publik juga mendesak agar pemerintah daerah membentuk tim independen pengawasan, melibatkan unsur masyarakat, akademisi, dan media untuk menjamin keterbukaan data penggunaan anggaran dan vendor penyedia bahan.
Program Makan Gizi Gratis seharusnya menjadi simbol keberpihakan negara kepada rakyat kecil, bukan ajang mencari celah keuntungan pribadi. Jika dugaan permainan antara korwil dan mitra di Sumenep benar adanya, maka ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan dan visi Presiden Prabowo.
Transparansi, integritas, dan keberanian untuk menindak tegas oknum pelaku adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan marwah program unggulan nasional ini agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak Indonesia, bukan oleh kantong pribadi para pejabat dan pengusaha nakal di daerah.
Konfirmasi terhadap pihak terkait belum dapat dilakukan. Dan dalam upaya untuk meminta keterangan.
