MALANG (JURNALIS INDONESIA) – Di tengah gencarnya perburuan mafia pita cukai di Jawa Timur, publik dikejutkan dengan mencuatnya sosok pengusaha muda asal Pakisaji, Kabupaten Malang, berinisial KRS. Ia diduga menjadi aktor di balik peredaran rokok ilegal berbagai merek seperti Berlin, Volcom, dan R&D Bold.
Meski usianya terbilang muda, KRS disebut-sebut bukan pemain sembarangan. Ia diduga lihai membaca celah dan memainkan peran sebagai “pemain besar” dalam bisnis rokok yang tak sepenuhnya tersentuh aturan. Di lapangan, namanya bahkan dikaitkan dengan jaringan produksi rokok ilegal yang terus beroperasi tanpa hambatan berarti.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sebuah pabrik rokok di wilayah Pakisaji masih aktif berproduksi meski diterpa isu pelanggaran cukai. Pabrik tersebut diduga merupakan usaha warisan keluarga lama yang kini berada di bawah kendali KRS.
Seorang warga setempat berinisial S mengungkapkan kegelisahan yang sudah lama dirasakan masyarakat.
“Kalau soal uang, dia kuat. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa seperti tidak ada tindakan? Seolah kebal hukum,” ujarnya.
Ia juga menyinggung dugaan adanya pembiaran oleh pihak terkait. Menurutnya, sejumlah aktivis sudah berulang kali menyuarakan persoalan ini, namun tidak pernah mendapat respons yang jelas.
“Aparat dan Bea Cukai seperti tutup mata,” tambahnya.
Situasi ini memicu kritik tajam terhadap otoritas pengawas, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dinilai lamban bahkan terkesan diam menghadapi dugaan pelanggaran tersebut.
“Kalau ini benar dan dibiarkan, Malang bisa jadi surga rokok bodong,” lanjut S.
Di sisi lain, dampak dari maraknya rokok ilegal mulai dirasakan industri resmi. Sejumlah pabrik rokok legal di Malang dikabarkan melakukan efisiensi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penurunan penjualan.
Persaingan yang tidak sehat menjadi tekanan utama. Rokok ilegal yang beredar dengan harga jauh lebih murah membuat produk legal sulit bersaing di pasar.
“Yang resmi justru kalah. Harga tidak bisa bersaing, akhirnya banyak yang tumbang,” ungkap warga lainnya.
Kondisi ini dinilai bukan hanya mengancam keberlangsungan industri legal, tetapi juga berpotensi menggerus penerimaan negara dari sektor cukai.
Aktivis peduli cukai Jawa Timur, Ahmadi, menegaskan aparat penegak hukum harus berani mengambil langkah tegas.
“Penegakan hukum tidak boleh kalah oleh kekuatan modal. Jika dibiarkan, kepercayaan publik bisa runtuh,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar lembaga antirasuah turut turun tangan jika ditemukan indikasi pelanggaran serius.
“Di tengah komitmen penegakan hukum nasional, semua pihak harus menunjukkan keberanian. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah,” ujarnya.
Ahmadi berharap ada transparansi dan tindakan nyata agar polemik ini tidak terus berlarut.
Sementara itu, KRS yang disebut-sebut sebagai sosok kunci dalam pusaran dugaan bisnis rokok ilegal tersebut dan pihak Bea Cukai setempat belum dapat dikonfirmasi.
Kasus ini seharusnya menjadi titik balik, bukan sekadar riak yang lalu hilang tanpa jejak. Yang dinanti bukan hanya klarifikasi, tetapi keberanian nyata dari para penegak hukum untuk membuktikan bahwa aturan tidak bisa dinegosiasikan.
Jika hukum benar-benar berdiri di atas semua kepentingan, maka kebenaran akan menemukan jalannya. Namun jika sebaliknya, maka yang tersisa hanyalah bayang-bayang ketidakadilan yang perlahan mengikis kepercayaan. (ily/red)
