SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Koordinator Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja Masalembu, Fikri Haikal, menyebut sudah seringkali melakukan upaya pengajuan perbaikan terutama untuk jalan rusak Pelabuhan Masalembu dari pos sampai ke tengah kepada pimpinannya.
Namun sayangnya, Pelabuhan Masalembu yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu hingga kini tak ditanggapi masih belum dilakukan perbaikan. Saat ini diketahui, sepanjang jalan Pelabuhan Masalembu dibiarkan rusak parah mengancam keselamatan masyarakat setempat. Jalan pelabuhan berlubang, penuh genangan air ketika hujan ditambah lampu penerangan minim saat malam hari.
“Kami selaku koordinator di pelabuhan Masalembu sudah seringkali melakukan upaya pengajuan perbaikan terutama untuk jalan rusak dari pos sampai ke tengah itu, kami juga menyampaikan potensi-potensi terjadinya bahaya terhadap pengguna jasa kalau tidak segera diperbaiki, karena yang punya kewenangan terkait hal itu langsung dari kantor induk di Surabaya,” sebutnya dikonfirmasi, Jumat (27/3/2026).
Atas kondisi tersebut, masyarakat berharap pengelolaan pelabuhan Masalembu dapat dikembalikan kepada Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, khususnya Kantor UPP Kelas III Masalembu yang dinilai mampu mengelola pelabuhan dengan baik dan responsif terhadap keluhan.
Masyarakat Kepulauan Masalembu menyuarakan keinginan agar pengelolaan Pelabuhan Masalembu dikembalikan kepada pihak Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) setempat menyusul kondisi pelabuhan Masalembu yang semakin tidak terurus sejak berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Saat ini, kondisi jalan Pelabuhan Masalembu sangat tidak aman dilewati dan sudah banyak memakan korban pengguna sepeda motor yang terjatuh. Beruntung saja masih belum memakan korban jiwa.
“Jika tidak segera ditangani, kondisi Pelabuhan Masalembu dikhawatirkan akan terus memburuk dan berpotensi menimbulkan korban jiwa. Untuk itu jika terus dibiarkan tidak diurus oleh Pemprov Jatim, alangkah baiknya pengelolaan Pelabuhan Masalembu dikembalikan saja ke yang awal dikelola oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor UPP Kelas III Masalembu,” desak warga Masalembu, Hasan.
Apalagi Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor UPP Kelas III Masalembu sudah membuktikan kinerjanya dalam pengelolaan pelabuhan seperti yang di Keramaian.
“Coba lihat dan bandingkan, pelabuhan Keramaian yang dikelola langsung oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor UPP Kelas III Masalembu sangat terawat dan bagus. Sementara pelabuhan Masalembu yang dikelola oleh Pemprov Jatim malah sebaliknya hancur dibiarkan membahayakan hingga saat ini,” ungkapnya.
Berbanding terbalik dengan yang dikelola oleh Pemprov Jatim. Ditambah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak seakan tidak peduli terhadap kerusakan pelabuhan Masalembu yang membiarkan tanpa perbaikan hingga kini.
