Menu

Mode Gelap

POLITIK · 4 Agu 2023 22:27 WIB

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep Soroti Program Wirausaha Santri


 Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Masdawi. (foto/ist) Perbesar

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Masdawi. (foto/ist)

SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Masdawi, menyoroti program wirausaha santri yang diprakarsai oleh Disbudporapar. Lantaran mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp1,2 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. Sementara program itu dinilai masih belum nampak output-nya.

“Untuk tahun 2024, kita harus melihat dulu output yang 2023, ada atau tidak, jelas atau tidak outputnya,” terang Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Masdawi, Jumat (4/8/2023).

Masdawi menekankan, program wirausaha santri itu jangan hanya dilakukan pelatihan tanpa kontinuitas dan aksi nyata karena hasilnya akan nihil. Apalagi hanya rentang waktu kegiatan itu berbatas 2 hingga 3 hari saja sehingga tentu skill peserta tidak akan terasah secara maksimal.

Jika program wirausaha santri atau santri entrepreneur tidak jelas, Anggota Komisi IV DPRD Sumenep ini menilai alangkah lebih baik anggaranya itu dipangkas dan dialokasikan untuk program lain.

“Selama dua tahun, dari 2022 dan 2023 ini output dari program santri enterpreneur sama sekali tidak jelas, jangan-jangan malah bukan santri yang diikutkan pelatihan,” tanya Masdawi.

Masdawi mengungkapkan, Komisi IV DPRD Sumenep juga menerima laporan bahwa ada beberapa peserta pelatihan santri enterpreneur lebih memilih untuk menjual peralatan yang diberikan sebagai bantuan.

Kata Komisi DPRD Sumenep IV ini, jika hal itu benar, maka akan memberikan sanksi agar oknum terkait dihapus dari keikutsertaan dalam program santri enterpreneur. Masdawi mengaku, bakal mengawasi dengan ketat terkait hal tersebut.

“Kami akan awasi dengan ketat. Perihal alat yang dijual, kami akan telusuri langsung, kalau ternyata benar maka kami minta hapus kepesertaannya,” tegas Masdawi.

Kepala Disbudporapar Sumenep, Mohammad Iksan, menanggapi atas sorotan anggota Komisi IV DPRD Sumenep, menyampaikan bahwa output program santri enterpreneur dapat terlihat dari beberapa produk yang dihasilkan, seperti batik dan blangkon meski belum maksimal.

Pelaksanaan program santri enterpreneur menurutnya juga turut melibatkan peran organisasi kepemudaan, seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumenep, dalam menyasar para peserta.

“Meskipun tidak maksimal, tapi saya rasa ada outputnya. Memang produknya masih belum sampai di ekspor, tapi banyak peserta santri enterpreneur saat ini mulai membangun usahanya, berbekal apa yang didapatkan selama pelatihan,” terangnya. (*ji/ily)

Artikel ini telah dibaca 74 kali

Baca Lainnya

Partai Golkar Pamekasan Gelar Konsolidasi Pemenangan Paslon Tauhid

7 September 2024 - 18:40 WIB

PPS Desa Konang Gelar Rapat Pleno Terbuka DPSHP

7 September 2024 - 14:36 WIB

Ratusan Pendukung Deklarasikan Pasangan Fattah Jasin dan Mujahid Ansori

5 September 2024 - 22:20 WIB

DPRD Sumenep Berhasil Selesaikan Pembentukan Pansus

5 September 2024 - 17:14 WIB

DPRD Sumenep Gelar Rapat Paripurna Pembentukan Fraksi-Fraksi untuk Masa Keanggotaan 2024-2029

2 September 2024 - 21:27 WIB

Sah! Dilantik Sebagai DPRD Jatim, Nurul Huda Berkomitmen Perjuangkan Aspirasi Pemuda di Pulau Madura

31 Agustus 2024 - 20:10 WIB

Trending di POLITIK