Menu

Mode Gelap
Unitomo dan Pemprov Jatim Gelar FGD Keterlibatan PT untuk SDM Unggul Menuju Gerbang Baru Nusantara JSI Kobarkan Semangat Jurnalisme “Ihdinas Sirotal Mustaqim” Viral, Bukannya Ditangkap, Diduga Bos Rokok Ilegal Marbol Pamekasan Kendarai Mobil Mewah Malah Dikawal Polisi JSI Berkunjung ke Migas Corner ITS Perkuat Edukasi Hulu Migas, SKK Migas Sambut Baik dan Apresiasi Semarakkan Malam Natal, Swiss-Belinn Manyar Surabaya Bakal Hadirkan Acara Spesial Celebrate Christmas Harmony

POLITIK · 4 Agu 2023 22:27 WIB

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep Soroti Program Wirausaha Santri


 Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Masdawi. (foto/ist) Perbesar

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Masdawi. (foto/ist)

SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Masdawi, menyoroti program wirausaha santri yang diprakarsai oleh Disbudporapar. Lantaran mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp1,2 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. Sementara program itu dinilai masih belum nampak output-nya.

“Untuk tahun 2024, kita harus melihat dulu output yang 2023, ada atau tidak, jelas atau tidak outputnya,” terang Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Masdawi, Jumat (4/8/2023).

Masdawi menekankan, program wirausaha santri itu jangan hanya dilakukan pelatihan tanpa kontinuitas dan aksi nyata karena hasilnya akan nihil. Apalagi hanya rentang waktu kegiatan itu berbatas 2 hingga 3 hari saja sehingga tentu skill peserta tidak akan terasah secara maksimal.

Jika program wirausaha santri atau santri entrepreneur tidak jelas, Anggota Komisi IV DPRD Sumenep ini menilai alangkah lebih baik anggaranya itu dipangkas dan dialokasikan untuk program lain.

“Selama dua tahun, dari 2022 dan 2023 ini output dari program santri enterpreneur sama sekali tidak jelas, jangan-jangan malah bukan santri yang diikutkan pelatihan,” tanya Masdawi.

Masdawi mengungkapkan, Komisi IV DPRD Sumenep juga menerima laporan bahwa ada beberapa peserta pelatihan santri enterpreneur lebih memilih untuk menjual peralatan yang diberikan sebagai bantuan.

Kata Komisi DPRD Sumenep IV ini, jika hal itu benar, maka akan memberikan sanksi agar oknum terkait dihapus dari keikutsertaan dalam program santri enterpreneur. Masdawi mengaku, bakal mengawasi dengan ketat terkait hal tersebut.

“Kami akan awasi dengan ketat. Perihal alat yang dijual, kami akan telusuri langsung, kalau ternyata benar maka kami minta hapus kepesertaannya,” tegas Masdawi.

Kepala Disbudporapar Sumenep, Mohammad Iksan, menanggapi atas sorotan anggota Komisi IV DPRD Sumenep, menyampaikan bahwa output program santri enterpreneur dapat terlihat dari beberapa produk yang dihasilkan, seperti batik dan blangkon meski belum maksimal.

Pelaksanaan program santri enterpreneur menurutnya juga turut melibatkan peran organisasi kepemudaan, seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumenep, dalam menyasar para peserta.

“Meskipun tidak maksimal, tapi saya rasa ada outputnya. Memang produknya masih belum sampai di ekspor, tapi banyak peserta santri enterpreneur saat ini mulai membangun usahanya, berbekal apa yang didapatkan selama pelatihan,” terangnya. (*ji/ily)

Artikel ini telah dibaca 92 kali

Baca Lainnya

Rangkul Generasi Millenial Dan Gen Z, PKB Pemalang Adakan Pendidikan Kader Loyalis Partai

15 November 2025 - 16:18 WIB

NasDem Jatim Gelar Rakerwil: Momentum Konsolidasi Susun Strategi Pemenangan Hadapi Pemilu 2029

2 November 2025 - 18:04 WIB

Anggota DPR RI Lita Machfud Arifin Peduli Kelompok Seni Difabel, Berikan Dukungan dan Bantuan

20 Oktober 2025 - 17:39 WIB

Sambut HUT ke-14, NasDem Jatim Gelar Aksi Donor Darah dan Cek Kesehatan Gratis Serentak di 38 Daerah

16 Oktober 2025 - 15:28 WIB

Sering Dikeluhkan, DPRD Sumenep juga Dorong Layanan Kapal Express Bahari Perbaiki Layanan

13 Oktober 2025 - 22:48 WIB

Komisi II DPRD Sumenep Desak Pemkab Segera Operasikan APHT

9 Oktober 2025 - 12:36 WIB

Trending di POLITIK