PAMEKASAN (JURNALIS INDONESIA) – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto kini menuai sorotan tajam dari masyarakat Kabupaten Pamekasan, Madura. Warga mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur penyelenggara MBG di wilayah tersebut.
Desakan ini muncul setelah BGN secara nasional mengungkap adanya modus penyelewengan dana MBG melalui praktik penggelapan dan laporan keuangan fiktif di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dugaan serupa kini mulai mengemuka di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Pamekasan yang tercatat memiliki puluhan dapur MBG aktif.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, sebelumnya menjelaskan bahwa dana sebesar Rp10 miliar dialokasikan untuk setiap SPPG dan diatur oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Ia juga menegaskan bahwa praktik penyimpangan bisa terjadi jika pengawasan lemah, terlebih karena ada lebih dari 10.681 SPPG di seluruh Indonesia.
“Modus paling umum dilakukan oleh penyuplai nakal yang menawarkan bahan baku berkualitas rendah dengan selisih harga menggiurkan, hingga menghasilkan keuntungan ilegal mencapai Rp20 juta per bulan bagi pengelola dapur MBG,” jelas Tigor sebagaimana dikutip dari laporan resmi BGN.
Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa dugaan permainan tersebut bukan hanya dilakukan oleh penyuplai, tetapi juga diduga melibatkan koordinator wilayah (korwil) dan mitra penyelenggara di tingkat daerah.
Dugaan Permainan di Dapur MBG Pamekasan
Sejumlah sumber, masyarakat di Pamekasan yang enggan disebut namanya mengaku bahwa harga bahan baku untuk dapur MBG seringkali tidak sesuai dengan platform harga yang telah diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami menduga ada permainan antara korwil dan penyedia bahan baku. Harga bahan-bahan pokok seperti beras, telur, dan sayuran dibeli jauh di bawah harga yang sudah ditetapkan pusat. Selisih itu kemudian diduga menjadi keuntungan pihak-pihak tertentu,” ujar seorang warga Desa Larangan Tokol, Pamekasan.
Warga lainnya menuturkan bahwa kualitas bahan makanan yang digunakan untuk program MBG di daerahnya kerap tidak layak konsumsi.
“Anak-anak kami kadang mengeluh makanannya basi atau hambar. Kalau benar dana besar digelontorkan negara, seharusnya kualitasnya jauh lebih baik,” kata salah satu orang tua murid di wilayah Proppo.
Kondisi ini menimbulkan keresahan di masyarakat yang sejak awal mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu kebijakan unggulan pemerintahan Presiden Prabowo.
Warga pun kini menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Badan Gizi Nasional untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap 50 lebih dapur MBG di Pamekasan. Mereka menduga ada sistem yang sengaja dibiarkan longgar, sehingga membuka peluang besar bagi oknum untuk meraup keuntungan pribadi.
“Kami sangat menghargai niat baik Pak Prabowo membantu rakyat kecil. Tapi kalau pelaksana di bawahnya bermain, ini mencederai semangat program nasional,” ujar salah satu tokoh masyarakat Pamekasan.
Desakan audit juga datang dari kalangan aktivis muda. Salah satu penggerak mahasiswa menilai bahwa transparansi anggaran dan laporan penggunaan dana MBG di Pamekasan harus dibuka ke publik.
“Publik berhak tahu berapa dana yang diterima tiap dapur, berapa yang dikeluarkan, dan bagaimana pengawasannya. Jangan sampai program sosial berubah jadi lahan bisnis,” tegasnya.
Berdasarkan data BGN, setiap SPPG mendapat alokasi sekitar Rp10 miliar. Jika di Pamekasan terdapat lebih dari 50 dapur, maka total anggaran yang berputar bisa mencapai setengah triliun rupiah lebih.
Dengan potensi penyimpangan sebesar Rp20 juta per bulan per dapur, maka kerugian negara bisa mencapai miliaran rupiah dalam waktu singkat.
Sejumlah pengamat lokal menilai, sistem pengawasan digital terpadu yang dijanjikan BGN perlu segera diterapkan agar tidak ada lagi ruang gelap dalam pelaksanaan program tersebut.
“Audit internal tidak cukup kalau tidak disertai keterlibatan masyarakat dan lembaga independen. Pengawasan publik adalah kunci,” kata seorang pengamat kebijakan publik di Madura.
Dalam wawancara nasional, BGN telah menegaskan akan memperkuat sistem audit internal dan mempercepat penerapan pengawasan digital terpadu agar dana MBG benar-benar tersalurkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun di daerah seperti Pamekasan, pelaksanaan di lapangan justru masih jauh dari harapan.
Masyarakat menilai, tanpa turun tangan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, program unggulan ini akan terancam gagal karena ulah segelintir oknum yang mempermainkan anggaran.
“Kami percaya Pak Prabowo punya komitmen besar terhadap kesejahteraan rakyat. Tapi jangan biarkan bawahannya menodai program ini dengan permainan kotor. Kami ingin beliau kirim tim audit langsung ke Pamekasan,” ujar warga lain dengan nada tegas.
Sumber internal di lapangan menyebutkan bahwa korwil dan mitra penyelenggara MBG di Pamekasan memiliki hubungan erat dengan pihak penyedia bahan baku. Hubungan ini menimbulkan konflik kepentingan yang akhirnya berujung pada pengadaan bahan berkualitas rendah dengan harga manipulatif.
Praktik seperti ini mirip dengan pola yang diungkap BGN secara nasional, yakni penggelapan dana dan laporan keuangan fiktif di tingkat satuan pelayanan gizi (SPPG).
Jika tidak segera dibenahi, MBG bisa bernasib sama seperti sejumlah program bantuan sosial lain yang runtuh karena korupsi struktural di tingkat pelaksana.
Masyarakat Pamekasan berharap audit menyeluruh dapat segera dilakukan agar program Makan Bergizi Gratis kembali pada tujuan semula: menyehatkan anak bangsa, bukan memperkaya oknum.
Dengan transparansi, ketegasan hukum, dan keberanian Presiden Prabowo untuk menindak siapa pun yang bermain di bawah, program ini masih bisa diselamatkan.
“Kami tidak menolak programnya. Kami hanya ingin uang rakyat dipakai untuk rakyat, bukan untuk korwil dan mitra yang bermain kotor,” pungkas seorang warga.
