SAMPANG (JURNALIS INDONESIA) – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sampang soroti langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang yang menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pelaksanaan program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun 2025.
Berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) Sampang, ada sebanyak 2.466 warga prasejahtera yang ditetapkan sebagai penerima manfaat bantuan sosial (bansos) dalam program tersebut. Namun, proses penyalurannya dinilai tidak transparan dan berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Latifah, Ketua Cabang PMII Sampang menyampaikan, bahwa terdapat ketimpangan antara data penerima dan realisasi bantuan yang tidak dipublikasikan secara terbuka, sehingga berpotensi menimbulkan maladministrasi. Minimnya sosialisasi juga membuat penerima bantuan tidak memahami tujuan program, sementara pendamping dinilai bekerja tanpa petunjuk teknis yang jelas.
“Jika pendampingnya saja tidak memiliki juknis, bagaimana mereka akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik? Ini menunjukkan bahwa program kemiskinan ekstrem justru berjalan tanpa pedoman tertulis,” tegasnya.
PMII menilai, kondisi tersebut mencederai prinsip good governance yang menuntut keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.
Lebih lanjut, PMII menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem tidak boleh berhenti pada seremonial distribusi bantuan semata. Program ini, menurut mereka, harus diarahkan menjadi gerakan pemberdayaan yang menyentuh akar struktural kemiskinan.
“Keberhasilan P3KE bukan diukur dari seberapa besar dana yang tersalurkan, tetapi sejauh mana masyarakat miskin benar-benar berdaya dan mampu keluar dari ketergantungan ekonomi,” terangnya.
Ia juga menyampaikan telah melakukan audiensi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Sampang pada 16 Oktober 2025. Namun hingga kini, data penerima bantuan yang dijanjikan belum diterima, termasuk data pengajuan, verifikasi, SK penetapan, dan daftar penerima yang telah dicairkan.
“Dinsos menyampaikan bahwa dari 2.466 penerima, hanya 2.070 yang berhasil dicairkan melalui Bank Jatim. Sebanyak 396 penerima gagal dan dananya akan dikembalikan ke kas negara,” ujarnya.
Lanjut dia, keberhasilan Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tidak cukup diukur dari jumlah dana yang disalurkan, tetapi dari dampaknya dalam memberdayakan masyarakat dan mengurangi ketergantungan ekonomi. (sid)
