SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyediaan Listrik PLN di Pulau Masalembu yang dipimpin oleh Subkoordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, menegaskan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT PLN (Persero), dan masyarakat untuk mempercepat realisasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal di Pulau Masalembu.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas audiensi sebelumnya terkait aspirasi masyarakat Masalembu yang mengharapkan kehadiran listrik PLN sebagai fondasi pembangunan wilayah kepulauan.
Komitmen Ditjen Ketenagalistrikan
Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan menyampaikan bahwa pembangunan PLTS di Pulau Masalembu telah masuk dalam Roadmap Listrik Perdesaan 2025-2029 dan direncanakan terealisasi pada tahun 2026.
“Program pembangunan PLTS di Pulau Masalembu telah tercantum dalam roadmap nasional. Namun, dukungan penyediaan lahan yang clean and clear menjadi faktor kunci percepatan realisasi,” tegas perwakilan Direktorat.
Sementara itu, Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis menambahkan bahwa proses pengusulan anggaran saat ini sedang berjalan dan menjadi prioritas dalam program listrik perdesaan tahun 2026.
Aspirasi Masyarakat Masalembu
Jailani, juru bicara Perwakilan Masyarakat Masalembu, menegaskan bahwa kebutuhan listrik bukan sekadar persoalan penerangan, melainkan menyangkut masa depan ekonomi masyarakat nelayan.
“Masalembu adalah wilayah kepulauan dengan potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Namun hingga kini, masyarakat belum menikmati listrik PLN selama 24 jam. Tanpa listrik yang memadai, potensi ekonomi kelautan sulit berkembang secara optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebagian masyarakat masih bergantung pada genset dan panel surya swadaya dengan kapasitas terbatas.
“Kami berharap Kementerian ESDM dan PLN dapat menghadirkan keadilan energi bagi masyarakat kepulauan seperti Masalembu. Listrik adalah hak dasar yang akan menggerakkan pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan warga. Kami tidak meminta belas kasihan, melainkan kesempatan-kesempatan agar nelayan dapat menjual hasil laut dengan harga layak, agar anak-anak dapat belajar dengan penerangan yang cukup, dan agar pulau kami tidak tertinggal,” tegas Jailani.
Dengan hadirnya listrik yang stabil dan memadai, Pulau Masalembu diharapkan tidak lagi menjadi wilayah pinggiran, melainkan bagian aktif dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Kami percaya energi dapat menjadi jembatan menuju kesejahteraan masyarakat kepulauan,” pungkasnya.
Penjelasan PT PLN (Persero)
PT PLN (Persero) menjelaskan bahwa rencana pembangunan di Pulau Masalembu meliputi yakni PLTS komunal berkapasitas 4.175 kWp, Battery Energy Storage System (BESS) dengan durasi 3-4 jam, Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 28,85 kilometer, Gardu distribusi berkapasitas 2.800 kVA, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 26,25 kilometer.
“Kapasitas yang direncanakan saat ini diprioritaskan untuk kebutuhan rumah tangga sekitar 5.100 pelanggan. Untuk kebutuhan industri seperti cold storage dan pabrik es akan dipertimbangkan pada tahap pengembangan berikutnya,” jelas perwakilan PLN.
PLN juga menegaskan bahwa kebutuhan lahan seluas 4,2 hektare menjadi tantangan utama yang perlu diselesaikan secara bersama.
Dukungan DPRD dan Pemerintah Daerah
Perwakilan DPRD Kabupaten Sumenep menyatakan komitmennya untuk memastikan ketersediaan lahan.
“Kami menjamin lahan seluas 4,2 hektare tersedia di Masalembu. Jika lokasi awal belum clean and clear, kami mendorong percepatan melalui alternatif lahan yang telah diusulkan,” tegasnya.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sumenep menyatakan kesiapan memfasilitasi pertemuan antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemilik lahan, dan PLN guna memastikan kepastian hukum lahan pada Maret 2026.
Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur turut menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan realisasi PLTS Masalembu sesuai roadmap 2026 serta mendorong pengawalan bersama agar program dapat selesai sesuai target.
Pandangan Rawatan Samudra
Perwakilan Rawatan Samudra yang mengikuti perkembangan isu kelistrikan kepulauan menyampaikan bahwa percepatan listrik di Masalembu harus menjadi momentum pemerataan energi nasional.
“Masalembu merepresentasikan tantangan energi di wilayah kepulauan Indonesia. Kehadiran PLTS bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan simbol kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat pesisir. Kolaborasi lintas pihak menjadi kunci agar rencana ini tidak berhenti pada roadmap, tetapi benar-benar terwujud,” ujarnya.
Tindak Lanjut
Beberapa langkah konkret yang disepakati dalam rapat tersebut antara lain yakni Dinas PMD menginisiasi pertemuan dengan BPN dan pemilik lahan pada Maret 2026, Ditjen Ketenagalistrikan menyiapkan penganggaran program listrik perdesaan tahun 2026, PLN berkomitmen menyelesaikan pembangunan PLTS setelah lahan dan anggaran tersedia.
Rapat ini juga menegaskan bahwa penyediaan listrik di Pulau Masalembu merupakan agenda bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, PLN, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat.
Pembangunan PLTS di Masalembu diharapkan menjadi langkah strategis menuju keadilan energi bagi masyarakat kepulauan sekaligus memperkuat ekonomi nelayan berbasis sumber daya kelautan.
