SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Tim monitoring dan evaluasi Kemendagri dan Kemendag RI berkunjung ke Kota Keris dalam rangka memantau harga pangan di Pasar Anom dan Pasar Bangkal terkait pengendalian inflasi di daerah yang didampingi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pemerintah Kabupaten Sumenep, Selasa (27/06/2023).
Tim Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Purwandoko mengatakan, hasil pemantauan harga pangan yang dilakukan di dua pasar itu dalam keadaan stabil, karena Pemerintah Kabupaten Sumenep telah melakukan berbagai upaya dan usaha mengendalikan angka inflasi.
“Pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi lebih inten dengan pihak terkait, untuk mengambil kebijakan dalam rangka mencapai target menurunkan dan menjaga inflasi di Kabupaten Sumenep,” terang Purwandoko di sela Focus Group Discussion (FGD) Pengendalian Inflasi di Kabupaten Sumenep, di Kantor Bupati, Selasa (27/06/2023).
Hasil pantauan di pasar yang menyebabkan inflasi di Kabupaten Sumenep adalah kebutuhan pangan holtikultura bawang putih, karena daerahnya bukan penghasil komoditas itu, sehingga membutuhkan langkah untuk ketersediaannya dalam menstabilkan harga di pasar.
Menurutnya, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) hendaknya menyesuaikan mekanisme pasar dengan arah kebijakan pemerintah daerah, seperti ada gudang atau mengintervensi untuk memberikan bantuan biaya distribusi apabila biayanya sangat tinggi.
“Yang jelas, TPID harus mengkaji terlebih dahulu sebelum membuat kebijakan supaya tepat sasaran, untuk meredam inflasi di Kabupaten Sumenep,” jelas Purwandoko.
Di tempat yang sama Koordinator Tim Verifikasi TPID dan Penyusunan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kapurna Hutagalung mengungkapkan, pihaknya mensinkronisasikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan lembaganya, sehingga program-prongramnya berkesinambungan dalam menurunkan dan menjaga inflasi.
‘Kami bersama pemerintah daerah bersama-sama mencari solusi bukan mencari masalahnya, untuk mengendalikan dan menekan angka inflasi dengan melibatkan berbagai sektor,” terang Kapurna Hutagalung.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep Edi Rasiyadi mengungkapkan, pihaknya membuat program untuk mengendalikan inflasi telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama Badan Pusat Statistik (BPS), terkait analis proyeksi bahan pangan yang mengalami kenaikan pada bulan tertentu yang menyebabkan inflasi di daerah.
“Kami sudah meminta ke BPS untuk memberikan masukan pada bulan tertentu bahan pangan yang naik harganya, sehingga TPID bisa mengambil langkah mengantisipasi kenaikan harganya guna menekan dan menjaga inflasi,” terang Sekda Edy. (*ji/ily)
