Kamarullah Sebut Termohon Eksekusi Ruko Suami Anggota DPRD Mojokerto Tak Patuh Hukum

A-AA+A++

MOJOKERTO (JURNALIS INDONESIA) – Polemik penundaan eksekusi ruko milik H. Sunali yang istrinya merupakan anggota Dewan Kabupaten Mojokerto dari Partai Demokrat Hj. Yugus Tanti Arini terus menjadi sorotan.

Bahkan Kuasa Hukum termohon Kamarullah menyebut, H. Sunali yang merupakan sang suami salah satu anggota DPRD Mojokerto itu tidak patuh hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Pasalnya, pembatalan eksekusi yang sebelumnya sudah ditetapkan waktunya oleh PN Mojokerto tiba-tiba ditunda.

Rapat koordinasi pra eksekusi dengan pihak Pengadilan Negeri Mojokerto dan Kepolisian Resort Mojokerto, hingga ditetapkannya pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan tanggal 15 Nopember 2023 yang tiba-tiba ditunda sehari menjelang eksekusi oleh Polres Mojokerto. (foto/ist for Jurnalis Indonesia)

Kamarullah mengatakan, eksekusi pengosongan ruko seharusnya terlaksana pada jam 09.00, tanggal 15 November 2023 hingga selesai dengan kesepakatan bersama dari pihak PN Mojokerto, Polres Mojokerto serta Pemohon.

H. Sunali bersama istri sahnya yang merupakan anggota Dewan seakan tidak rela harta bendanya yang berlokasi di Jl. Raya Pugeran, Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto lepas ke tangan orang lain walaupun secara hukum sudah jelas bukan menjadi miliknya lagi.

Padahal kata Kamarullah, lepasnya ruko milik H. Sunali, dikarenakan punya hutang pada Bank BRI Mojokerto yang tidak terbayar hingga dilelang oleh pihak Bank BRI melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Sidoarjo dengan harga lelang Rp.1.025.001.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah), untuk lahan seluas 580 m2 serta bangunan 10 ruko dan 1 rumah dengan berdasarkan Risalah Lelang Nomor 1248/46/2019, tertanggal 4 Desember 2019.

Lahan sebidang tanah seluas 580 m2 berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.802, atas nama Haji Sunali, yang saat ini masih dalam penguasaannya yang batal dieksekusi yang terletak di Jalan Raya Pugeran Desa Pugeran Kecamatan Gondang pada tanggal 15 November 2023 kemarin. (foto/ist for Jurnalis Indonesia)

Kemudian, pemenang lelang yang saat ini dikuasakan pada Kamarullah, S.H, M.H, dkk, sudah melakukan upaya hukum dengan Hasil Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 3/Eks.HT/2023/PN.Mjk, mengabulkan permohonan eksekusi Muhammad Fauzi atas lahan yang saat ini masih dalam penguasaan H. Sunali yang memiliki istri anggota dewan itu.

Namun putusan pengadilan yang sah secara koridor hukum tidak dapat terlaksana hingga membuat pemenang lelang bersama kuasa hukumnya naik pitam. Kuasa Hukum pemenang lelang menyebut penundaan eksekusi ruko sehari sebelum jadwal pelaksanaan itu sangat janggal dan penuh drama.

“Gagalnya eksekusi ruko yang ditempati H. Sunali ini layaknya drama Korea yang sudah dikemas sedemikian rupa. Saya menduga ada dugaan konspirasi besar-besaran dalam kasus ini” ungkap Kamarullah kepada sejumlah media, (10/12).

Baca Juga: Kuasa Hukum Pemohon Duga Polres Mojokerto Main Mata Atas Penundaan Eksekusi Ruko di Jl. Pugeran

Semestinya, ujar Kamarullah, Polisi menjadi garda terdepan dalam pengamanan saat ruko itu dieksekusi. “Polisi malah menggagalkan jadwal ekseskusi ruko sehari sebelum pelaksanaan. Ini kan lucu,” ujarnya

Bahkan ulah H. Sunali yang tetap mempertahankan rukonya itu terkesan tidak patuh hukum. “Apakah karena H. Sunali ini punya istri anggota DPRD Mojokerto dan anaknya jadi Kepala Desa Sumbersono, sehingga kemudian tidak mematuhi hukum yang sudah ditetapkan di pengadilan?,” sebut Kamarullah.

“Bukankan saat melakukan pinjaman di Bank BRI beberapa tahun silam juga diketahui dan disetujui istrinya yang saat ini merupakan anggota Dewan yang terhormat,” kata Kamarullah.

Celakanya dikatakan Kamarullah, saat Polres Mojokerto menggagalkan eksekusi lahan dengan alasan keamanan, Kamarullah dan kawan kawan mengecek lokasi ruko yang akan dieksekusi pada tanggal 15 November 2023. Tapi di ruko tersebut malah diadakan sholawatan.

“Masak Polres Mojokerto bisa dikendalikan oleh keluarga termohon yang notabene merupakan anggota Dewan yang terhormat dan anaknya yang menjadi Kepala Desa Sumbersono,” sebut Kamarullah.

Kamarullah mempertegas, bahwasanya isi dalam penetapan PN Mojokerto Nomor 3/Eks.HT/2023/PN.Mjk jelas tertuang kalimat yang seharusnya dijadikan acuan.

“Meskipun termohon eksekusi telah mengajukan gugatan/perlawanan di Pengadilan Negeri Mojokerto yang teregister dengan Nomor : 52/Pdt.Bth/2023/PN Mjk tanggal 5 Juni 2023 akan tetapi pada prinsipnya perlawanan tidak menghalangi eksekusi dan demi tercapainya kepastian hukum maka pelaksanaan eksekusi tersebut agar dapat dilaksanakan,” terang Kamarullah.

Kepala Desa Pugeran, Arif, dikonfirmasi terkait eksekusi pengosongan ruko yang berlokasi di wilayah desanya mengatakan bahwa desanya kondusif.

“Suasana di wilayah Desa Pugeran kondusif dan saya juga sudah ada tembusan pemberitahuan akan adanya eksekusi pengosongan ruko pada tanggal 15 November lalu,” jawab Kades Arif kepada wartawan. Sabtu, 9 Desember 2023.

Sementara, H. Sunali tidak membalas upaya konfirmasi wartawan. Termasuk istrinya yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Mojokerto Hj. Yugus Tanti Arini juga belum dapat dikonfirmasi.

Kabag Ops Polres Mojokerto AKP M. Hendro Soesanto, S.H, dikonfirmasi via selulernya juga enggan menanggapi hingga kini Minggu (10/12/2023).