PEMALANG (JURNALIS INDONESIA) – Pembangunan pabrik pakan ternak yang berlokasi di jalan pantura Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Pemalang ini masih menjadi sorotan publik.
Pasalnya proyek yang masih dalam tahap pengurugan ini sering mengakibatkan jalan nasional macet akibat mondar-mandir dam truk bermuatan tanah merah. Material tanah merah yang berceceran juga mengakibatkan jalan licin.
Bahkan menurut warga sekitar pernah terjadi pengendara sepeda motor jatuh. Badan jalan juga terkadang hanya berfungsi satu jalur . Hal ini tentu sangat mengganggu arus lalulintas.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, pengurugan tersebut dikerjakan oleh PT Aquatec Rekatama Jakarta sebagai jasa kontraktor bekerjasama dengan sejumlah warga Pemalang yaitu Tabiin, Danil, Kholik, Udin dan Todi.
”Silahkan ketemu dengan Udin, Todi dan Danil,” ujar Tabiin lewat percakapan WhatsApp.
Petugas keamanan di pos jaga satpam, Wasisdin dan Doni ketika ditemui juga menyebut nama Tabiin dan Danil sebagai pelaksana di lapangan.
Berdasarkan penelusuran data perusahaan, owner dari proyek pembuatan pabrik tersebut adalah PT Central Windu Sejati (CWS) dengan Direktur Utama Paulius Juta.
PT CWS pusat beralamatkan di Bringinbendo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.
Untuk memenuhi pangsa pasar dan mengembangkan usaha, PT CWS ini banyak membuka cabang, misalnya di Serang Banten dan di Pemalang.
PT CWS ini bergerak dibidang usaha produksi pakan ternak seperti udang, ikan dan hewan peliharaan.
Sangat disayangkan berdasarkan penelusuran di kantor perijinan Pemalang , perusahaan tersebut belum mengajukan ijin untuk pembangunan proyek di Pemalang.
”Belum ada laporan yang masuk terkait perijinan,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Eko Adi Santoso SH.
Demikian juga soal analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), perusahaan tersebut juga belum mengajukan permintaan analisis dampak lingkungan di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemalang.
”Belum ada laporan permintaan dari perusahaan tersebut,” ujar Kabid Lingkungan Hidup, Listyo Pratomo.
Kepala Desa Jatirejo Rojiin kepada media mengaku tidak mau tandatangan ketika dimintai ijin lingkungan sebelum ada sosialisasi kepada warganya.
Anggota Komisi A DPRD Pemalang yang membidangi hukum dan pemerintahan, Heru Kundhimaharso ketika diminta tanggapannya menyayangkan proses pembangunan yang belum dilengkapi perijinan.
”Tolong Satpol PP segera turun ke lapangan untuk mengecek semua perijinan, sudah ada apa belum,” ucap Kundhi.
Lebih lanjut Kundhi mengatakan jika pihaknya tidak anti investasi, tapi malah mendukung investor masuk ke Pemalang.
”Kita harus saling menghormati, ikuti aturan yang ada, perijinan dilengkapi. Saya jamin tidak akan ada yang mempersulit perijinan untuk investasi di Pemalang,” tegas Kundhi.
Agar tidak menimbulkan kegaduhan, sebaiknya kegiatan proyek dihentikan dulu sambil menunggu proses perijinan. (mam)
