PASANG IKLANMU DISINI
IMG-20260920-WA0012
IMG-20260926-WA0005

WALHI Desak Pemerintah Tuntaskan Dugaan Pencemaran Batubara di Perairan Masalembu dan Beri Sanksi

Pada
Kapal pengangkut batu bara yang tumpah di kawasan perairan Masalembu, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur
A-AA+A++

SUMENEP, JURNALIS-INDONESIA.com – Pada bulan Februari 2022 diduga telah terjadi pencemaran di kawasan perairan Masalembu, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, yang diakibatkan tumpahnya muatan batubara dari Kapal Ponton Woodman 37.

Peristiwa ini mengakibatkan dugaan pencemaran di wilayah perairan yang kaya dengan suber daya ikan tersebut. Warga setempat yang telah berhasil mengumpulkan bukti berupa foto, menyatakan batubara yang tenggelam ke laut mengakibatkan warna air laut berubah menjadi hitam pekat. Selain itu, ikan menjauh dari wilayah perairan yang terpapar tersebut. Dampaknya, nelayan tradisional tidak bisa mencari ikan.

IMG-20260926-WA0006

“Jika dampak tumpahan tersebut tidak segera diatasi, maka akan meningkatkan resiko kerusakan ekosistem, terutama ancaman pada keberlanjutan terumbu karang yang menjadi penanda penting keseimbangan ekosistem perairan,” terang Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Wahyu Eka Styawan, dalam rilis tertulis kepada media, Minggu (24/4/2022) Malam.

WALHI Jawa Timur bersama warga telah melakukan pelaporan tentang tumpahan batu bara ini ke sejumlah pihak terkait, yaitu, pada Penegkan Hukum (Gakkum) Jabal Nusra, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur, pada bulan Maret 2022.

Laporannya baru mendapatkan respons pada bulan April 2022. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur menyebut sedang melakukan koordinasi dan upaya lanjutan dengan berbagai pihak terkait. Sebelumnya, petugas Satuan Pengawas SDKP Jawa Timur telah datang ke Pulau Masalembu pada 28 Maret 2022 untuk bertemu dengan masyarakat dan melakukan assessment terkait dugaan pencemaran.

Wahyu Eka Setyawan menyayangkan respons yang sangat lambat dan tidak ada keterbukaan ke publik mengenai persoalan ini. Hal ini dianggap akan jadi preseden buruk bagi penegakkan hukum lingkungan karena berlarut-larutnya penyelesaian kasus dan upaya rehabilitasi.

Bacaan Lainnya

Polres Pemalang Dalami Dugaan Perundungan yang Berujung Kematian Siswa SD

PEMALANG (JURNALIS INDONESIA) – Polres Pemalang menggelar konferensi...

DPRD Sumenep Rampungkan Pembahasan 9 Raperda, Delapan Diajukan ke Gubernur

SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...

Polres Sampang Ungkap Pembunuhan Mertua oleh Menantu Tiri di Tambelangan

SAMPANG (JURNALIS INDONESIA) – Kepolisian Resor (Polres) Sampang...

Kunjungan Sekda Agus Dwi Saputra ke Stan Bapenda Sumenep Warnai Semarak MCF 2026

SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten...

Angkat Tema Keraton, Raja hingga Sultan Nusantara Siap Hadiri Madura Ethnic Carnival 2026 di Sumenep

SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Madura Ethnic Carnival (MEC)...

DPRD Sumenep Jadikan Maulid Nabi sebagai Momentum Refleksi dan Keteladanan

SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...

IMG-20260910-WA0010

Tidak ada Respon

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *